Tak hanya Sekda, Komisi IV juga berencana memanggil sejumlah pihak terkait, mulai dari Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hingga organisasi perangkat daerah (OPD) teknis yang bersinggungan langsung dengan temuan tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memperoleh gambaran utuh terkait kondisi pengelolaan keuangan daerah.
DPRD ingin memastikan bahwa setiap temuan dalam LHP BPK Kuningan dapat ditindaklanjuti secara tepat.
Sementara itu, terkait besaran potensi TGR yang menjadi sorotan, DPRD menegaskan hingga saat ini belum ada angka pasti.
Nilai tersebut masih dalam tahap penelusuran melalui proses klarifikasi dan pengumpulan data dari berbagai instansi.
“Belum ada angka final. Semua masih dalam proses pendalaman oleh Komisi IV,” jelas Nuzul.
Ia juga menekankan bahwa tidak semua temuan dalam LHP BPK otomatis menunjukkan adanya pelanggaran serius.
Sebagian temuan masih bersifat administratif dan masuk dalam tahap pembinaan untuk perbaikan tata kelola keuangan.
Meski begitu, DPRD tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas agar publik mendapatkan informasi yang jelas dan tidak menimbulkan spekulasi.
Pendalaman terhadap LHP BPK Kuningan ini juga dilakukan bersamaan dengan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
Momentum tersebut dimanfaatkan DPRD untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh.
Pemanggilan Sekda Kuningan U Kusmana menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
DPRD berharap hasil pembahasan ini mampu memberikan kejelasan atas temuan audit sekaligus mendorong perbaikan sistem keuangan daerah ke depan.
Dengan proses yang masih berjalan, publik kini menanti hasil akhir dari pendalaman DPRD terkait LHP BPK Kuningan.
Kejelasan data dan langkah tindak lanjut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.