Ia mengungkapkan, pembongkaran dilakukan bukan tanpa dasar. Pihaknya mengaku telah menerima surat resmi dari Walikota Cirebon yang meminta pembongkaran jembatan dan rel kereta tersebut dilakukan.
“Judul suratnya saja sudah Permohonan Pembongkaran. Jadi kami menerima bahwa itu sudah clear di Balai Kota,” ujarnya.
Menurut Sigit, keputusan eksekusi juga dipercepat karena adanya dorongan waktu.
“‘Sebelum lebaran kalau bisa dieksekusi’. Ya sudah, kami eksekusi,” tandasnya.
BACA JUGA:Pembongkaran Jembatan Bersejarah di Cirebon Picu Kritik Pemerhati Budaya
Meski begitu, Sigit mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian informasi sebelumnya.
“Secara teknis, betul kami salah, Pak. Cuma secara visual memang itu sudah berkarat,” jelas Sigit.
Ia juga memastikan, bahwa material rel tidak hilang dan masih tersimpan.
“Intinya secara barang, semua barang ada di gudang kami. Kalau mau rekonstruksi lagi, mungkin butuh teknik tertentu,” katanya.
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPRD Kota Cirebon Umar S Klau menyebutkan, polemik ini tak lepas dari niat awal pemerintah kota.
“Saya menangkap ini secara spontanitas. Keberadaan teman-teman PT KAI Daop 3 Cirebon ini pada awalnya hanya melihat dari niatan baik bahwa Pak Wali ini ingin membantu kota," sebutnya.
Ia bahkan menyebut inisiatif pembongkaran berasal dari pucuk pimpinan daerah (Walikota).
“Berarti ini inisiator utamanya itu ada di Walikota Cirebon. Supaya clear,” terangnya.
Umar menyebutkan, DPRD Kota Cirebon akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik tersebut.
"Semua teman-teman budayawan, seniman, sejarawan dan lainnya, termasuk pak Walikota kami undang dalam RDP nanti. Rencananya pekan depan RDP kami gelar," sebutnya.
Sementara itu, Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya mengatakan, forum tersebut digelar sebagai respons atas derasnya kritik publik.