Imron menilai kekhawatiran masyarakat sangat wajar, mengingat proyek skala nasional seperti ini berpotensi membawa dampak besar terhadap struktur ekonomi warga pesisir bila tidak dirancang secara matang.
“Jangan sampai masyarakat justru tersisih dari program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini yang akan kami perjuangkan saat konsultasi ke KKP nanti,” katanya.
Tak hanya menerima aspirasi dari pihak yang mendukung, DPRD Indramayu juga menyatakan siap menampung suara kelompok masyarakat yang menolak proyek tersebut.
Menurut Imron, seluruh pandangan masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan dalam konsultasi bersama pemerintah pusat.
Sebagai bentuk transparansi, DPRD Indramayu juga berencana mengajak perwakilan KOMPI dalam kunjungan ke Jakarta agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan langsung kepada pihak KKP.
“Kami ingin semua pihak didengar. Ada yang mendukung, ada yang menolak, itu bagian dari demokrasi. Tugas kami adalah menjembatani agar ada solusi terbaik bagi masyarakat Indramayu,” tegasnya.
Kunjungan DPRD Indramayu ke KKP ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperjelas arah kebijakan pemerintah terkait proyek strategi nasional di Indramayu.
Sekaligus memastikan pelaksanaannya tidak mengorbankan kepentingan masyarakat pesisir.