Langkah ini dilakukan guna menjaga kondusivitas wilayah di tengah meningkatnya tensi akibat polemik PSN.
Hatta mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang dapat memperkeruh suasana.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan adanya potensi gesekan di sejumlah wilayah pesisir Indramayu.
BACA JUGA:Baru Sepekan Menjabat, Jonson Larangan Keras Narkoba dan Penipuan
BACA JUGA:Diduga Overheat Picu Kebakaran Pabrik Briket di Cirebon, Api Melahap Area Produksi
“Kami minta masyarakat tetap solid, jaga keamanan lingkungan, dan perkuat koordinasi dari tingkat desa hingga kecamatan,” tegasnya.
Meski audiensi berlangsung panas dan tanpa hasil, KOMPI menegaskan tetap membuka ruang dialog.
Namun, mereka menuntut adanya langkah konkret, bukan sekadar wacana, dalam menyelesaikan polemik revitalisasi tambak tersebut.
Sebagai bentuk lanjutan, KOMPI memastikan akan kembali menggelar aksi damai di Pendopo Indramayu untuk menyuarakan penolakan mereka.
“Besok kami akan turun lagi aksi damai. Ini bentuk komitmen kami memperjuangkan hak masyarakat,” kata Hatta.
Sementara itu, Pembina KOMPI, H Juhadi Muhammad, menilai audiensi seharusnya menjadi ruang mencari solusi, bukan sekadar formalitas.
Ia berharap pemerintah benar-benar hadir untuk menjawab persoalan masyarakat.
“Kami tidak ingin konflik berkepanjangan. Negara harus hadir membela kepentingan rakyat, bukan pihak lain,” ujarnya.
Di sisi lain, Bupati Lucky Hakim menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program PSN tersebut.
Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan langsung ke pemerintah pusat.
“Kami berada di posisi memfasilitasi. Aspirasi masyarakat akan kami bantu sampaikan ke kementerian terkait maupun DPR RI,” jelas Lucky.