RADARCIREBON.COM – Gelombang penolakan terhadap proyek revitalisasi tambak Pantura yang masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali mencuat di Indramayu.
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) menggelar aksi demonstrasi untuk kedua kalinya, Kamis (30/4/2026).
KOMPI mendesak pemerintah daerah mencabut kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas meminta Bupati Indramayu, Lucky Hakim, untuk membatalkan nota kesepahaman (MoU) terkait proyek revitalisasi tambak yang dinilai berpotensi merugikan para petambak lokal.
BACA JUGA:Tabel KUR BRI 2026 Plafon Rp100 Juta: Simulasi Cicilan Ringan untuk UMKM
BACA JUGA:Korsleting Listrik Picu Kebakaran Rumah Warga Anjatan Utara Indramayu
Ketua KOMPI, Darsam, menegaskan bahwa aksi ini merupakan lanjutan dari aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui audiensi dengan pemerintah daerah.
Namun, hingga saat ini, pihaknya mengaku belum mendapatkan jawaban yang memuaskan.
“Kami sudah bertemu langsung dengan Pak Bupati, tapi belum ada kejelasan. Sampai sekarang belum ada respons yang sesuai harapan kami,” ujar Darsam di sela aksi.
Menurutnya, kekhawatiran utama para petambak adalah dampak jangka panjang dari proyek PSN tersebut terhadap keberlangsungan mata pencaharian mereka.
BACA JUGA:Agis Pletok Manggung Lagi di Jepang, Pedangdut Kuningan Mendunia
BACA JUGA:Sinergi Pemerintah dan Pertamina Dorong Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat
Meski pemerintah sempat menawarkan skema kemitraan, hal itu belum mampu meredakan keresahan warga.
“Kalau kemitraan itu gagal atau berdampak buruk, bukan hanya satu sektor yang terkena, tapi bisa meluas. Intinya kami tetap menolak revitalisasi ini,” tegasnya.
Aksi ini juga mencerminkan kekhawatiran kolektif para petambak di wilayah pesisir Indramayu yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan tradisional.