Prabowo Harus Siap Hadapi Perampok

*Soal Janji Tekan Potensi Kebocoran Anggaran JAKARTA - Janji Capres Prabowo Subianto yang akan menutup potensi kebocoran anggaran negara hingga Rp1.000 triliun, sepertinya bakal mendapat tantangan dari para mafia di tanah air. Meski diyakini mampu menutup potensi kebocoran itu, Prabowo harus lebih dahulu memberantas para mafia jika kelak terpilih sebagai presiden. Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi mengaku yakin kalau Prabowo mampu menutup potensi kebocoran tersebut. \"Kalau melihat profil Prabowo sih, dia tidak akan kesulitan menutup potensi kebocoran itu. Hanya saja, dia harus berhadapan dulu dengan mafia pajak, perampok tambang dan migas, serta mafia-mafia lain di Indonesia,” kata Uchok, kemarin. Niat Prabowo menutup potensi kebocoran itu, lanjutnya, harus mendapat dukungan seluruh elemen negeri ini. Sebab, hingga saat ini, para mafia tersebut sudah demikian berurat-berakar menguasai dan merampok kekayaan negara. ”Mereka punya pengalaman dan akal yang panjang untuk terus-menerus merampok kekayaan negeri ini,” ucapnya. Sementara itu, pengurus nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Iwan Setiawan mengungkapkan, kebocoran anggaran yang dimaksud Prabowo tersebut sangat masuk akal. Kebocoran itu, kata dia, bukan menitikberatkan kepada bocornya anggaran di APBN, tetapi hilangnya potensi pemasukan dan pendapatan negara. \"Saya kira bisa saja seperti itu, kebocoran anggaran ribuan triliun itu bisa saja terjadi,\" ujarnya. Dibeberkan Iwan, potensi kebocoran anggaran di Indonesia lebih diakibatkan pendapatan seluruh kekayaan alam, seperti migas, tambang, pertanian, hingga perikanan yang tidak seluruhnya masuk ke kas negara. Bahkan, kebocoran anggaran karena marak terjadinya illegal logging atau penambangan liar hutan, perusahaan besar tak membayar pajak dan produksi minyak bumi serta energi dikuasai asing yang pendapatannya tidak memberikan pemasukan ke kas negara. \"Itulah mungkin maksud Prabowo soal kebocoran anggaran, dan itu menurut saya sangat bisa terjadi. Itu harus segera dibenahi,\" tegasnya. Secara terpisah, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy menilai, banyak pihak salah paham dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto perihal kebocoran keuangan negara hingga Rp1.000 triliun per tahun. \"Yang disampaikan Pak Prabowo itu adalah program untuk mengamankan anggaran yang lolos dari kekayaan negara, seperti pengelolaan kekayaan alam, hutan, dan lain-lain,\" jelas Tjatur. Dia mencontohkan, ada kebocoran keuangan negara yang disebabkan dari berbagai kontrak bisnis dan pengelolaan kekayaan alam negara oleh asing, yang dijual dengan harga murah hingga saat ini. Sementara harga terkini sudah naik hingga 10 kali lipat. \"Banyak yang missleading seolah-olah ini tamparan bagi wapresnya, padahal tidak begitu. Ada banyak kontrak, seperti kontrak LNG Tangguh tahun 2002, itu diteken dengan harga sama (flat) selama 25 tahun. Jika dibandingkan harga pasar sekarang, ruginya Rp3 miliar per tahun,\" kata dia. Sehingga, berbagai kontrak yang merugikan sampai triliunan rupiah itu perlu ditinjau ulang dan dilakukan renegosiasi kontrak agar negara tidak mengalami kerugian. Dia melihat, pernyataan Prabowo merupakan sebuah tekad positif untuk menyelamatkan kebocoran keuangan negara dari berbagai kontrak dengan asing dari pengelolaan kekayaan alam. \"Jadi, kerugian yang berjalan sudah lama, sejak 2002 kontrak yang seperti itu. Saat Pak Prabowo mengatakan ini perlu dicegah. Lalu ditanyakan ke Pak Jokowi, bagaiamana Anda menyikapi itu? Lalu kata Jokowi, kontrak harus dihormati. Nah, kalau saya tidak begitu, harus ada negosiasi karena merugikan negara. Itu kata Pak Prabowo,\" jelasnya. Sementara, kata dia, pihak yang menyatakan bahwa pernyataan Prabowo merupakan tamparan bagi cawapresnya yaitu Hatta Rajasa sudah keluar dari konteksnya. \"Dibilang itu tamparan bagi cawapresnya, tamparan bagi SBY itu sudah keluar dari konteks. Pemahaman pihak lain out off contect,\" tegas dia. (fol)