KUNINGAN, RADARCIREBON.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis pemerintah pusat dinilai tidak cukup hanya dipandang dari sisi manfaatnya.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy mengingatkan, di balik berbagai klaim positif, terdapat sejumlah dampak yang perlu menjadi bahan evaluasi serius.
Hal itu disampaikan Nuzul usai menerima audiensi Forum Mitra MBG di Gedung DPRD Kuningan, Senin 29 Juni 2026.
BACA JUGA:Suplier MBG dari BUMDes Hanya 1,6 Persen, Koperasi 6,9 Persen
Dalam pertemuan tersebut, Forum Mitra MBG memaparkan berbagai capaian program, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga potensi menggerakkan perekonomian daerah.
Namun, Nuzul menegaskan fungsi DPRD bukan sekadar mengapresiasi keberhasilan, melainkan juga mengkritisi berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
"Sebagai wakil rakyat, kami harus mengakomodasi seluruh aspirasi. Tadi Forum Mitra MBG menyampaikan sisi baik program ini.”
“Saya mencoba mengimbangi dengan menyampaikan sejumlah kelemahan yang harus menjadi bahan introspeksi, khususnya bagi SPPG," ujarnya.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah klaim penyerapan tenaga kerja. Forum Mitra MBG menyebut sebanyak 170 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kuningan merekrut sedikitnya 50 tenaga kerja di setiap dapur.
Meski mengakui adanya rekrutmen, Nuzul mengoreksi penggunaan istilah relawan yang kerap disematkan kepada para pekerja di dapur MBG.
BACA JUGA:Dr Hamdi: Kader PKB Harus Jadi Corong Informasi yang Benar Soal MBG dan KDMP
"Relawan itu rela berkorban tanpa imbalan. Ini pekerja yang menerima bayaran. Memang ada penyerapan tenaga kerja, tetapi kita juga harus melihat dampak lain yang ditimbulkan," katanya.
Menurutnya, salah satu dampak yang mulai dirasakan adalah lesunya usaha kantin sekolah.
Dengan siswa memperoleh makanan dari program MBG, banyak kantin kehilangan pembeli hingga terpaksa menghentikan usahanya.
"Ratusan kantin sekolah di Kuningan akhirnya tutup karena siswa sudah mendapatkan makan dari MBG.”