“Artinya, di satu sisi ada lapangan kerja baru, tetapi di sisi lain muncul pengangguran baru," tegasnya.
Nuzul juga menyoroti persoalan ketimpangan pendapatan yang dinilai berpotensi memicu kecemburuan sosial.
Ia membandingkan besaran penghasilan pekerja dapur MBG yang mencapai Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan dengan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang selama ini diperjuangkan DPRD.
BACA JUGA:Program MBG di Cigandamekar Kuningan Dorong Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas 2045
"Relawan dapur bisa menerima Rp2 sampai Rp3 juta. Sementara ada PPPK yang sudah lama kami perjuangkan justru hanya menerima sekitar Rp500 ribu sampai Rp700 ribu, bahkan muncul isu akan diberhentikan. Kondisi ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial," ujarnya.
Klaim bahwa program MBG mampu menghidupkan pelaku UMKM juga tak luput dari kritik.
Menurut Nuzul, kondisi di lapangan menunjukkan manfaat tersebut belum dirasakan secara merata.
"Katanya MBG menghidupkan UMKM. Faktanya, pedagang sayur di pasar mengeluhkan dagangannya, seperti kangkung, justru tidak terbeli.”
“Ada juga bahan pangan yang habis diborong untuk kebutuhan MBG sehingga distribusinya menjadi tidak seimbang," katanya.
Selain dampak ekonomi lokal, Nuzul turut menyinggung besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk program MBG.
Ia menyebut isu tersebut sempat menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk mahasiswa.
BACA JUGA:KDMP dan MBG Jadi Sorotan, Mahasiswa Uniku Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi
"Gerakan mahasiswa kemarin juga mempertanyakan besarnya anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), ditambah adanya sinyalemen anggaran itu menyedot sektor pendidikan. Kemudian muncul kasus hukum yang menyeret tiga kepala BGN. Itu menjadi simbol bahwa program ini juga memiliki persoalan yang harus dibenahi," ucapnya.
Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Nuzul memastikan DPRD tetap membuka ruang bagi seluruh aspirasi yang disampaikan Forum Mitra MBG.
Menurutnya, seluruh masukan akan diteruskan melalui jalur politik kepada wakil rakyat di tingkat provinsi maupun pusat.
"Memang tidak ada aspirasi tertulis yang disampaikan. Tetapi kami memiliki jaringan di DPRD Provinsi maupun DPR RI. Teman-teman dewan tentu akan menyampaikan berbagai masukan ini agar menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat," pungkasnya. (*)