Masih Banyak PR, Kurangi Studi Banding

MASIH banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh 35 anggota DPRD Kota Cirebon yang dilantik hari ini. Mereka diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah, menjalankan fungsi kontrol dengan baik sehingga pembangunan di Kota Cirebon makin maju lagi. Akademisi Unswagati Cirebon Sigit Gunawan SH MKn mengatakan dewan baru harus berjuang dan memberikan ruang bagi rakyat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu, fungsi kontrol dan budgeting yang ada, benar-benar dilakukan dengan baik demi kesejahteraan rakuyat Cirebon. “Mereka sebagai wakil rakyat harus mampu berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam sektor formal maupun informal,” tuturnya. Ke depan, kata dia, akan semakin banyak tantangan bagi anggota DPRD. Terutama dalam hal peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sigit mengatakan, hingga saat ini, ketersediaan lapangan kerja and juga peningkatan dan pengembangan kewirausahaan masih kurang. Sehingga, hal tersebut tidak dapat mendongkrak tingkat kesejahteraan. Peningkatan sektor kemandirian, kata Sigit, sangatlah penting mengingat kota Cirebon menjadi salah satu daya tarik bagi investor dalam pengembangan usahannya di Kota Cirebon. “Selain itu, persoalan PKL dan penertibannya juga sebenarnya menjadi PR bagi anggota DPRD yang baru. Apalagi saat ini pemerintah baru menggusur, tanpa menyediakan lahan untuk para pedagang,” katanya. Selain itu masih adanya raperda yang belum disahkan, sudah pasti menjadi PR bagi para anggota DPRD. Termasuk juga, banyaknya perda yang sudah disahkan namun belum berjalan optimal tentu saja menjadi PR bagi anggota DPRD. “Maka dari itu, perlu ada alat dorong berupa control bagi eksekutif, sehingga atruan yang telah dibuat bisa terealisasikan dengan baik,” tuturnya. Selain itu, persoalan setiap tahunnya seperti PPDB yang selalu amburadul, haruslah menjadi perhatian para anggota DPRD yang baru. Sebagai mitra pemerintah dan wakil rakyat, anggota DPRD haruslah mampu bersinergis, dan juga menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Cirebon. Sementara aktivis BASIS, Kris Herwandi berharap, anggota DPRD Kota Cirebon yang baru bisa menjadi pelayan rakyat yang baik. Selain itu juga memiliki rasa keadilan dari dalam hati. “Secara normatifnya, ada tiga hal yang ahrus dilakukan yaitu pengawasan, anggaran dan legislatif. Itu amanah dan harus dilakukan,” kata dia, kemarin. Pengawasan yang dimaksud, merupakan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mengingat, saat ini belum ada program terobosan dari pemerintah. Banyak janji yang diumbar oleh kepala daerah, hingga saat ini belum terealisasi. Seperti kota hijau, pengelolaan sampah dan hal lainnya. “Hingga saat ini tidak ada realisasinya. Bahkan mengurus sampah saja tidak mampu. Dan ini menjadi fakta yang harus ditagih oleh anggota dewan terhadap pemerintah,” tuturnya. Selain itu, kata Kris, lebih banyaknya kehadiran perempuan di parlemen untuk periode sekarang, diharapkan juga mampu membawa dampak bagi perempuan. Termasuk juga dalam hal penganggaran yang lebih untuk pos perempuan. “Mereka harus menyuarakan keadilan gender yang sejak lama ini sunyi,” tambahnya. Dirinya pun berpesan agar anggota DPRD Kota Cirebon bisa bekerja lebih optimal. Fokus pada tugas yang ada. Termasuk juga bisa meminimalisasi kunjungan kerja yang ada. “Seperlunya saja. Memang dalam membuat perda dianjurkan untuk komparasi, tapi jangan hanya studi bandingnya saja, kurangi saja. Jangan banyak studi banding tanpa realisasi,” kritiknya. (kmg)