"Kalau dihitung dalam satu tahun, total bantuan yang diterima mencapai sekitar Rp2,7 juta untuk setiap siswa," jelas Didik.
Meski demikian, pelaksanaan program masih menyisakan sejumlah tanda tanya bagi pihak sekolah.
Hingga kini, SMK Nasional mengaku belum menerima petunjuk teknis (juknis) resmi maupun rincian isi Memorandum of Understanding (MoU) yang mengatur mekanisme pelaksanaan program tersebut.
Salah satu hal yang masih menjadi perhatian adalah mekanisme pembayaran sisa biaya pendidikan apabila nominal bantuan pemerintah lebih kecil dibandingkan biaya SPP yang berlaku di sekolah.
Sebagai contoh, biaya SPP di SMK Nasional sebesar Rp200 ribu per bulan. Sementara bantuan pemerintah yang beredar dalam informasi awal hanya sebesar Rp100 ribu per bulan.
"Kami masih menunggu juknis resminya. Apakah sekolah masih diperbolehkan menarik kekurangan biaya kepada orang tua siswa atau seluruh biaya pendidikan nantinya harus ditanggung melalui program ini. Sampai sekarang belum ada kepastian," ungkapnya.
Walaupun masih menunggu kejelasan aturan teknis, pihak yayasan tetap memutuskan ikut serta dalam Program Sekolah Swasta Kerja Sama.
Menurut Didik, kebijakan tersebut berpotensi membantu keberlangsungan operasional sekolah.
Ia menjelaskan, kondisi pembayaran SPP di SMK Nasional selama ini belum berjalan optimal. Dari total sekitar 112 siswa yang belajar di sekolah tersebut, rata-rata hanya sekitar 10 siswa yang rutin membayar SPP setiap bulan.
Karena itu, apabila bantuan subsidi SPP dari pemerintah benar-benar direalisasikan, sekolah akan memperoleh tambahan pendapatan yang cukup berarti untuk mendukung kegiatan operasional dan peningkatan layanan pendidikan.
Selain membantu sekolah, program ini juga dinilai memberi kesempatan lebih luas bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK swasta tanpa harus terbebani biaya masuk yang besar.
Berdasarkan data awal Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kuota Program Sekolah Swasta Kerja Sama diperkirakan mencapai sekitar 70 ribu siswa di berbagai daerah.
Namun, jumlah penerima manfaat di Kota Cirebon diperkirakan belum terlalu banyak pada tahap awal implementasi.
Pihak sekolah berharap pemerintah terus melakukan penyempurnaan program, termasuk segera menerbitkan petunjuk teknis agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Selain itu, sekolah juga mengusulkan agar bantuan pendidikan tidak hanya diberikan kepada siswa baru kelas X.