CIREBON, RADARCIREBON.COM - Komisi II DPRD Kota Cirebon mendesak Walikota Cirebon, Effendi Edo, segera menetapkan direksi definitif di seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Keberadaan pelaksana tugas (Plt) direksi dinilai membuat pengelolaan BUMD belum berjalan optimal.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, Muhamad Noupel SH MH, mengatakan proses penetapan direksi definitif sudah berlangsung cukup lama. Padahal, sejumlah nama calon direksi disebut telah mengerucut.
"Kami berharap Walikota segera menetapkan direksi definitif. Proses ini sudah berjalan berbulan-bulan. BUMD membutuhkan pemimpin yang memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan program dan meningkatkan kinerja perusahaan," ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Menurut Noupel, keberadaan direksi definitif sangat penting karena BUMD merupakan salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah tantangan penurunan pendapatan daerah dan kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).
BACA JUGA:Debit Bendung Rentang Menyusut, Distribusi Air untuk Majalengka, Cirebon, dan Indramayu Diperketat
Ia menilai, selama dipimpin Plt, ruang gerak BUMD terbatas karena hanya dapat menjalankan program yang sudah ada, sehingga penyusunan kebijakan dan rencana strategis jangka panjang belum maksimal.
Kondisi tersebut, lanjutnya, juga berdampak pada fungsi pengawasan DPRD. Komisi II kesulitan membahas arah pengembangan BUMD karena belum ada direksi definitif yang memiliki kewenangan menyusun program kerja.
"Kalau sudah ada direksi definitif, kami bisa bersama-sama membahas langkah strategis untuk meningkatkan kinerja BUMD dan kontribusinya terhadap PAD," katanya.
Komisi II berharap pemerintah kota segera menyelesaikan proses penetapan direksi definitif agar BUMD dapat bekerja lebih optimal dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah. (cep)
BACA JUGA:Kemarahan Pelatih Mesir Hossam Hassan Pecah, Tuding Piala Dunia 2026 Diatur demi Messi