Jokowi-JK Tetap Libatkan Parpol Koalisi

JAKARTA - Partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yakin suara mereka akan tetap didengar dalam proses penjaringan anggota kabinet. Seperti yang telah dilakukan dalam proses-proses sebelumnya, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla diyakini tetap akan meminta masukan koalisi. ”Meski keputusan akhirnya tetap pada presiden sebagai pemegang hak prerogatif, partai-partai koalisi menurut saya tetap akan diajak bicara,” kata Sekjen DPP PKB Hanif Dhakiri saat dihubungi kemarin (11/10). Dia mencontohkan pem­bicaraan yang telah dila­kukan bersama para pimpinan parpol koalisi saat penyusunan arsitektur awal kabinet beberapa waktu lalu. Meski demikian, dia belum bisa memastikan hingga sejauh mana tingkat pembicaraan bakal dilakukan. Termasuk, sejauh mana masukan yang mung­kin bisa diberikan kepada Presiden Jokowi dalam menyu­sun kabinet mendatang. Sebatas kandidat-kandidat men­teri yang menjadi jatah dari parpol koalisi, atau hingga bisa mem­beri masukan terkait pos calon menteri dari profesional murni. ”Itu kapasitasnya sudah ketua umum kami (Muhaimin Iskandar, red), saya tidak tahu kalau soal itu,” imbuhnya. Namun, Hanif menegaskan, kalau secara prinsip para pimpinan parpol tidak akan terlalu jauh masuk untuk mencampuri urusan penyusunan kabinet. ”Apalagi mengintervensi, saya yakin tidak,” imbuhnya kembali. Khusus untuk jatah menteri bagi parpol anggota koalisi, jumlahnya berkurang satu dari desain awal. Pasca evaluasi terak­hir yang dilakukan bersama antara Jokowi-JK, jumlahnya menyu­sut menjadi 15 pos saja. Hal itu merupakan konsekuensi lanju­tan dari pemangkasan jumlah kemen­terian dari 34 menjadi 33. Para anggota koalisi, hingga saat ini, telah mengajukan sejumlah nama. PDIP, misalnya, dikabarkan juga termasuk mengajukan nama puteri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Puan disebut-sebut menjadi kandidat menteri sosial. Bersamanya, nama Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo dan mantan Sekjen Pramono Anung termasuk yang dikabarkan ikut diajukan dan menjadi kandidat kuat untuk bisa masuk di kabinet. Sedangkan dari PKB, beberapa nama juga telah diajukan. Di list paling atas, nama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ikut masuk. Dia kerap disebut-sebut menjadi kandidat menkokesra. Bersamanya, juga diajukan nama Waketum DPP PKB Rusdi Kirana dan ketua DPP PKB Marwan Jafar. Sedangkan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura, beberapa nama juga dikabarkan sudah dimasukkan pula. Khusus untuk Nasdem, beredar nama Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Ferry Mursydan Baldan dan Ketua DPP Nasdem Siti Nur­baya. Sedangkan Hanura dika­barkan mengajukan nama Ketua DPP Yuddy Chrisnandi. Dari kekuatan di luar parlemen, muncul harapan agar kabinet yang akan dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Wido­do dan Jusuf Kalla memiliki peran besar dalam penentu ki­ner­ja pemerintahan lima tahun men­datang. Khususnya, terkait kondisi politik yang terjadi dewasa ini. Menteri bentukan Jokowi-JK dituntut untuk bisa bekerja efektif, dan tidak mudah terpengaruh dalam mekanisme lobi politik yang selama ini berlangsung di DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi di Jakarta, kemarin (11/10). Salang menilai, jika dirasa program yang dibawa memiliki manfaat pro-rakyat, menteri pilihan Jokowi harus mampu mempertahankan konsistensi program itu. ”Menteri harus berani bertarung dengan DPR. Karena selama ini, ketika ada tekanan, ajakan negosiasi, selama ini selalu nurut,” ujar Salang. Menurut Salang, ajakan negosiasi bisa mempengaruhi keputusan akhir dari sebuah program. Masyarakat dalam hal ini bisa menjadi pengawas dari proses yang dilakukan antara kabinet Jokowi-JK dengan parlemen. ”Kalau menteri siap bertarung, menurut saya harus diapresiasi. Ini justru akan membuat demokrasi kita semakin sehat,” ujarnya.  (dyn/bay)