KEJAKSAN– Naiknya para kepala bagian (kabag) dan pejabat eselon IIIa menjadi eselon dua membuat alur mutasi semakin dinamis. Para camat berpotensi untuk menduduki jabatan kabag. Salah satunya adalah Camat Harjamukti Suwarso Budi Winarno AP MSi. Salah satu alasannya, karena sudah terlalu lama menduduki jabatan camat Harjamukti. Sedangkan pengganti Budi ada dua nominasi, yakni Kepala Bidang PPNS dan Gakda Satpol PP Buntoro Tirto AP dan Kepala Bagian Umum Setwan Sutikno AP MSi. Berdasarkan sumber Radar Cirebon, para PNS senior secara pribadi memiliki penilaian terhadap pejabat PNS yunior. Termasuk pula para eselon dua yang tergabung dalam tim Baperjakat. Dengan kemampuan pengalaman dan senioritas, tim Baperjakat memiliki penilaian tersendiri. Namun, koridor syarat administrasi tetap menjadi acuan. Hal ini pernah disampaikan Kepala BK-Diklat Kota Cirebon Anwar Sanusi SPd MSi kepada Radar beberapa waktu lalu. “Semua PNS yang memenuhi syarat administratif, kami rangkum, telaah dan kami ajukan,” ujarnya. Sejauh ini, untuk promosi dan rotasi eselon III dan IV (tiga dan empat), belum sampai pada pembahasan final. Hanya saja, kata sumber Radar tersebut, Baperjakat telah merangkum dan mengajukan nama-nama calon pejabat promosi dan rotasi. Camat Harjamukti Suwarso Budi Winarno atau akrab disapa Camat Budi, memiliki sepak terjang yang baik. Capaian kinerja selama ini dianggap layak mendapatkan penghargaan atau reward. Pada sisi lain, para Kabag tengah bersaing mendapatkan promosi eselon dua. Bahkan, hampir dipastikan ada Kabag yang promosi eselon dua. Jika ini terjadi, kursi kabag otomatis kosong. Penggantinya berasal dari pejabat promosi atau rotasi. “Bisa jadi Camat Budi masuk ke Setda (Sekretariat Daerah). Penggantinya antara Buntoro Tirto dan Sutikno. Keduanya sama-sama alumni STPDN,” terang sumber tersebut. Nama Camat Kejaksan Drs Agus Suherman SH MH disebut akan berpindah. Hanya saja, Agus masih akan bertahan karena para tokoh masyarakat Kejaksan meminta tetap dipertahankan. Sedangkan, para lurah belum akan banyak tersentuh mutasi. Sebab, fokus mutasi yang diperkirakan November nanti, ada pada promosi tiga pejabat eselon dua. Pengamat Kebijakan Publik Dedi Supriyatno mengatakan, mutasi bukan ritual sakral yang harus menunggu waktu lama. Pemerintahan yang baik, dapat melakukan mutasi saat ada kursi pejabat dalam posisi kosong. Karena itu, mutasi ideal tidak terletak pada banyaknya gerbong pejabat yang mendapatkan promosi maupun rotasi. Sebab, jika dalam jumlah banyak, hampir dipastikan akan ada tarik menarik kepentingan. “Kosong tiga kursi eselon dua, segera lakukan mutasi. Era ASN (Aparatur Sipil Negara) menuntut dinamisasi percepatan birokrasi. Meskipun pada sisi lain jabatan menjadi lebih lama dan membuat antrian semakin panjang,” paparnya. Peran kepala daerah dalam mutasi sangat tinggi. Meskipun ada tim Baperjakat, tetap saja keputusan akhir ada pada kepala daerah. Baik itu untuk promosi maupun rotasi. Karena itu, Dedi Supriyatno mengingatkan agar kepala daerah tidak menyalahgunakan kewenangannya tersebut. Jika berpijak pada pemenuhan syarat administratif, kompetensi, dan penilaian obyektif lainnya, mutasi akan berjalan secara baik dan ideal. Namun, kesalahan pemerintahan lalu yang memaksakan kehendak meskipun syarat administrasi belum terpenuhi, jangan sampai terulang kembali. “Mutasi tidak boleh melanggar syarat administrasi,” tegasnya. Sementara itu, pengiriman 9 nama pejabat eselon III ke gubernur hingga saat ini belum diketahui pasti 3 nama yang akan mendapatkan promosi eselon II. Walaupun hampir dipastikan 3 nama bakal mendapatkan promosi eselon II yakni Kabag Perekonomian Agus Mulyadi MSi, Kabag Kesmas Drs Jaja Sulaeman MPd dan Eko Sambujo. Bahkan sejumlah kalangan menganggap pengiriman 9 nama itu hanya sebatas formalitas karena 3 nama sudah hampir pasti yang diinginkan oleh wali kota untuk duduk sebagai pejabat eselon II. Keterangan yang dihimpun Radar menyebutkan, hampir pasti Jaja Sulaeman promosi eselon II dan direncanakan sebagai kepala Disperindag. Langkah ini diangkap hanya batu loncatan untuk persiapan Jaja menduduki posisi kepala Disdik mengganti DR H Wahyo MPd. Wahyo sendiri sekitar 2 tahun lagi akan memasuki usia pensiun, dan Jaja dianggap memiliki kemampuan menjabat sebagai kadisdik. “Jaja kemungkinan akan dipersiapkan menjadi kadisdik untuk menggantikan Wahyo. Hanya saja tidak langsung sebagai kadisdik, tapi di dinas lain dulu,” kata sumber Radar. Sementara salah satu pejabat eselon III yang namanya enggan disebutkan menjelaskan pengiriman 9 nama ke pemprov hanya formalitas birokrasi, termasuk mengikuti assesment ke provinsi. Nama yang akan dipromosikan, kata dia, semua tergantung oleh kepada daerah dalam hal ini wali kota. Kalaupun dikirim ke provinsi, masih kata sumber Radar, sebenarnya tidak lebih hanya meminta persetujuan saja, karena pada akhirnya tetap hak preogratif ada pada wali kota “Ke provinsi sebenarnya hanya formalitas karena keputusan tetap ada di wali kota,” tegasnya. Sementara pemerhati pemerintahan, Muchlis, hanya berharap mutasi benar-benar menghasilkan pejabat yang berkualitas dan mampu menguasai di bidangnya. Muchlis bahkan mencontohkan Jaja Sulaeman yang dikabarkan akan promosi eselon II. Kalau ke disdik, dia berharap Jaja bisa menyelesaikan persoalan pendidikan di Kota Cirebon. “Pesan saya kalau pak Jaja menjadi kadisdik, perbaiki sistem pendidikan di Kota Cirebon. Karena itu yang paling utama dan Pak Jaja memiliki pengalaman di dinas pendidikan,” tegasnya. Terpisah, Jaja Sulaeman di sela-sela acara car free day (CFD) saat ditanya perihal peluangnya promosi eselon II, enggan berkomentar dengan alasan semua kewenangan wali kota. “No comment, itu semua kewenangan beliau (wali kota, red),” kata Jaja. Disinggung kabar dirinya sudah pernah mengikuti Diklatpim II, Jaja mengakui pernah mengikutinya tahun 2010 bersama sejumlah pejabat eselon III. “Pernah ikut sekitar tahun 2010,“ pungkasnya. (ysf/abd)
Kategori :