Giliran Triyani Menghindar

PNS Dinkes Sebut Kadis Tak Koperatif SUMBER– Tekanan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr Hj Triyani Judawinata, ternyata tidak hanya datang dari luar. Internal dinas kesehatan kabarnya kurang sreg dengan gaya kepemimpinan Triyani. Bahkan, sejumlah PNS yang ditemui Radar menilai, kepala dinasnya tidak kooperatif dan sering lepas tanggung jawab setiap kali muncul persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. “Tidak kooperatif, kurang responsif. Bukan kurang lagi malah kepala dinas yang sekarang sih. Ketika ada masalah itu harusnya di hadapi, jangan menghindar. Ini si keliatan sekali menghindar,” ujar salah satu PNS yang enggan disebutkan namanya, kepada Radar, Selasa (14/10). Dia juga membenarkan, bahwa kepala dinas kesehatan kurang disenangi oleh PNS di lingkungan kantornya. “Kelakuan dan sifatnya kadinkes yang tidak disenangi, tapi kalau orangnya sih enggak,” terangnya. Sementara itu, setiap kali wartawan koran ini mencoba mengkonfirmasi dengan mendatangi kantor dinas kesehatan, Triyani kerap kali tidak ada ruangan. Upaya untuk mencari dan mendapatkan statemen dari kadinkes pun dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan selularnya termasuk via sambungan pesan singkat. Namun, sayangnya kadinkes tak kunjung memberikan jawaban sedikitpun. Terpisah, Sekretaris Daerah Drs H Dudung Mulyana MSi mengatakan, gonjang-ganjing Kartu Cirebon Sehat (KCS) atau Kartu Rakyat Cirebon (KRC) merupakan persoalan yang harus disikapi secara arif. Bahkan, Dudung tak bersedia bicara banyak terkait masalah itu. Kendati demikian, kata Dudung, pihaknya akan memanggil kadinkes guna memberikan penjelasan secara lengkap terkait permasalahan yang ada saat ini. “Kita butuh penjelasan dulu dari dinas terkait,” ucapnya. Terkait tekanan pada Triyani yang kabarnya dilancarkan untuk menggoyang posisinya sebagai kadinkes, Dudung menjelaskan, polemik seperti itu tidak bisa dijadikan dasar. Sebab, mutasi dan rotasi pegawai adalah kewenangan bupati. Ketua DPRD, H Mustofa SH juga sependapat dengan Dudung. Menurut dia, untuk mengganti jabatan kepala dinas, merupakan kewenangan penuh bupati dengan melihat capaian kinerja selama ini. Acuan itu yang akan menjadi tolak ukur bupati melakukan mutasi. Saat disinggung apakah kepala dinas kesehatan yang sekarang sudah bekerja secara maksimal, Jimus sapaan akrab Mustofa menuturkan, untuk melihat kinerja tersebut masimal atau tidaknya nanti akan dievaluasi dalam program tahun anggaran 2015. “Ya memang, kemarin itu sempat terjadi carut-marutnya soal jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Harusnya kan ketika melihat kondisi tersebut, dinas kesehatan bisa mengambil langkah lah. Apalagi ini masalah pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon,” terangnya. (sam)