Langlangbuana dan Siliwangi Juga Menjadi Prioritas

Jalan Sudirman Bakal Ditertibkan  KUNINGAN - Menyikapi kesemrawutan jalur lalu lintas di wilayah perkotaan, beberapa ruas jalan bakal menjadi skala prioritas penertiban dan penataan. Di antaranya Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Langlangbuana dan Jalan Siliwangi. Ketiga ruas jalan tersebut masuk kategori titik rawan ketidaktertiban. “Kuningan ini sedang berbenah. Infrastrukturnya sudah bagus. Cuma ada ketertiban kota yang belum maksimal. Ada beberapa titik rawan yang tidak tertib, di antaranya Jalan Sudirman, Jalan Langlangbuana dan Jalan Siliwangi,” ungkap Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi saat dikonfirmasi kemarin (14/10). Langlangbuana, misalnya, di ruas jalan yang berada di pusat kota tersebut terdapat pasar yang semula disediakan untuk para pedagang kaki lima (PKL) . Tapi ternyata banyak hunian liar yang menimbulkan kekumuhan, ketidaktertiban dan mengundang masalah kriminimal. Selain itu, para pedagang jadi maju ke depan hingga memakai trotoar yang seharusnya hak pejalan kaki. “Langlangbuana terindikasi dijadikan tempat yang kurang baik. Seperti dijadikan tempat mesum, transaksi barang haram dan tindak kriminalitas. Dengan kondisi yang tak terurus justru semakin semrawut,” kata Yosep. Oleh karena itu, lanjutnya, pemda sudah memulai pelaksanaan penertiban. Perencanaan ke depan akan dilakukan penataan di sekitar Langlangbuana. Penataan tersebut tanpa melupakan hajat hidup para PKL, dengan catatan mau diatur. “Langkah penataan dan penertiban ini bersamaan dengan Jalan Sudirman. Karena kedua ruas jalan tersebut jadi prioritas utama. Saya merasa prihatin ketika trotoar dipakai untuk memoles barang-barang mebel, atau dijadikan tempat parkir,” ucapnya. Yosep mengatakan, dibutuhkan partisipasi semua pihak agar jalur Sudirman dan Langlangbuana bisa lancar sesuai harapan. Langkah ini harus didukung masyarakat sekitar dan para PKL itu sendiri. “Langlangbuana itu akan ditata, baik bangunan maupun peruntukannya. Ini sudah dimatangkan di tingkat SKPD bahkan sudah dibuat perencanaannya, sambil berjalan dalam melakukan penertiban,” ungkap petinggi daerah ketiga setelah bupati dan wabup itu. Untuk Jalan Sudirman, Yosep mengakui, banyak pengusaha ataupun masyarakat yang mendirikan bangunan baru tanpa menempuh proses perizinan. Sehingga bangunan tersebut melanggar peraturan yang berlaku, terutama aturan garis sempadan jalan. Selain itu, tidak sedikit yang menjadikan trotoar sebagai tempat usaha, atau tempat mangkalnya PKL. “Ada yang memoles mebel di trotoar, ada pula PKL yang mangkal, serta ada pula yang menjadikan trotoar sebagai tempat parkir. Untuk parkir ini akan kami bicarakan secara khusus, karena sangat mengganggu. Toko atau apotik yang tak punya area parkir, harus dicarikan solusinya. Nanti kita akan rundingan antara dishub dan pengusaha atau pemilik toko,” janjinya. Penertiban dan penataan Langlangbuana dan Sudirman ini, menurut dia, akan berimplikasi pada penertiban ruas jalan di daerah sekitar. Seperti contoh, jalan Pasar Baru yang nanti akan banyak dilalui kendaraan. Ke depan, akan beranjak pada skala prioritas selanjutnya yakni jalur Siliwangi. “Mulai dari Rest Area Cirendang ke sebelah utara sampai ke Tugu Perbatasan, akan kami tertibkan juga. Terutama di sekitar eks terminal Cirendang yang sekarang sangat memacetkan dengan banyaknya angkot, elef dan bus yang ngetem. Ditambah lagi adanya warung-warung atau toko seperti pedagang onderdil mobil motor,” beber Yosep. Jalur itu pun tidak akan luput dari penertiban supaya tidak mengganggu kelancaran lalin. Tidak lucu pula, sambungnya, apabila daerah sekitar taman kota yang kini tengah dituntaskan pembangunannya, tampak semrawut. Penertiban selanjutnya akan dilakukan pemda pada para pedagang yang mangkal pakai mobil, atau mendirikan tenda di pinggiran jalan. “Sangat berbahaya. Maka dari itu kita juga akan lakukan penertiban sampai ke daerah Cilimus,” tandasnya. Langkah penertiban yang hendak dilakukan, imbuh Yosep, harus tegas dan persuasif. Di situlah, menurutnya, dibutuhkan pembekalan terhadap aparat penegak aturan baik dari Satpol PP maupun dishub. Belakangan ini pihaknya tengah menatar mereka agar dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan tidak menimbulkan benturan fisik. “Kami akan bersikap akomodatif dan aspiratif, tapi aturan tetap harus ditegakkan,” pungkas mantan kepala bappeda tersebut. (ded)