Honorer K2 Minta Diangkat Jadi CPNS

Demo di Istana Negara dan Kantor KemenPAN-RB Tidak Direspons JAKARTA - Ratusan honorer kategori dua (K2), menyuarakan aspirasinya agar segera diangkat menjadi CPNS, di depan Istana Negara, Rabu (15/10). Dengan semangat yang mengebu-gebu mereka ingin nasibnya diperjelas lantaran sudah puluhan tahun mengabdi pada negara. Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang tidak berada di Istana, mereka berkeinginan bisa bertatap muka dengan orang nomor satu di Indonesia yang sudah 10 tahun memimpin itu. \"Honorer harus ketemu presiden. Setuju! Tidak mau tahu, kita harus ketemu presiden,\" seru perwakilan Honorer K2 dari Banten, Martin, lewat pengeras suara. Bila hanya bertemu dengan yang lain, mereka yakin bahwa aspirasi yang telah mereka serukan ini bakal sia-sia dan tidak segera diproses. Karena itu mereka berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Presiden SBY. Tak tanggung-tanggung, mereka mengancam bakal memblokir jalan jika tak bertemu dengan SBY. \"Kalau ketemu yang lain, nanti lama lagi. Minimal ketemu sama Dipo Alam, kalau nggak ketemu beliau kita tutup jalan ini. Sepakat kawan-kawan? Apa susahnya Pak SBY tinggal tanda tangan surat honorer K2, terus kita pulang,\" terang Martin. Martin juga menegaskan bahwa aksi demonya kali ini akan berjalan aman dan damai, tanpa dibumbui anarkis. Karenanya ia meminta agar aparat yang tengah bertugas mengawal demo tersebut tidak menghalang-halangi gerak-gerik mereka. \"Saya minta kepada aparat kerjasamanya, kami nggak akan rusuh, demo kami akan santai karena kita di sini sedang berusaha membantu kawan-kawan biar statusnya bisa jadi PNS. Selesaikan yang sudah bau-bau tanah ini. Kita ke sana bukan untuk anarkis maupun ribut. Sepakat kawan-kawan?\" serunya. Menurut Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Korwil Jawa Timur Riyanto, 14 perwakilan honorer dari seluruh wilayah sudah bertemu dengan Ketua Bidang Aparatur Negara Setneg Usman Hamdani. Dalam pertemuan itu, 14 perwakilan mengajukan beberapa tuntunan. \"Salah satu tuntutan utamanya adalah mengangkat honorer K2 yang belum lulus tes menjadi CPNS secara bertahap. Tuntutan lainnya adalah meminta agar presiden mau bertemu dengan honorer untuk mendengarkan aspirasi honorer. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan mogok nasional,\" kata Itong, sapaan akrabnya. Dia menyebutkan, banyak sekolah yang tenaga gurunya berasal dari tenaga honorer. Kalau guru honorer se-Indonesia kompak mogok, proses belajar mengajar pasti terganggu. \"Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi atau tidak ada solusi positif, kami akan menginap di istana,\" ujarnya. Massa honorer K2 juga mendatangi Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih itu langsung disambut aparat kepolisian yang sedari pagi sudah siap siaga. Honorer yang sudah beringas memaksa masuk dan berusaha mendorong gerbang Kantor KemenPAN-RB. Namun blokade kepolisian terlalu kuat untuk ditembus honorer. \"Kami mau ketemu Pak MenPAN-RB, mana itu menterinya?\" seru honorer dengan emosi meledak-meledak, Rabu (15/10). Dalam orasi yang bergantian dibawakan oleh pengurus, FHK2I meminta kejelasana nasib honorer K2. Mereka merasa MenPAN-RB sudah mempermainkan nasibnya dengan memberikan janji palsu.\"Kami tidak bisa ditahan lagi, kami mau pak menteri menerima kami,\" kata korlap dengan berapi-api. Di dalam Kantor KemenPAN-RB, para pegawai tidak bisa keluar kantor. Pasalnya hinggal pukul 17.30 WIB, honorer K2 masih bertahan di pintu gerbang. Sementara MenPAN-RB Azwar Abubakar, hanya selang sejam sebelum kedatangan honorer K2, sudah keluar kantor. \"Ini sangat mengecewakan, Pak Menterinya malah menghindar padahal kami sudah mengajukan surat. Kami malah diterima Karo Humas saja. Pokoknya kalau belum ketemu MenPAN-RB kami akan terus datang ke sini,\" ketus Titi. PEMDA DISALAHKAN Karo Hukum, Komunikasi Informasi Publik (HKIP) KemenPAN-RB Herman Suryatman saat menerima perwakilan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) yang melakukan demonstrasi di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Rabu (15/10), mengatakan KemenPAN-RB berempati terhadap nasib honorer K2. Hanya saja dalam proses pengangkatan honorer K2 harus sesuai ketentuan yang berlaku. Dan tak kalah pentingnya mesti ada partisipasi aktif dari pemerintah daerah. \"KemenPAN-RB pada dasarnya sudah memberikan respons positif kepada honorer K2 dengan mengeluarkan surat untuk verifikasi dan validasi data. Hanya perlu diingat, untuk penyelesaian masalah honorer K2 bukan hanya tanggung jawab KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saja. Peran pemda juga sangat penting,\" beber Herman. Dia menyebut sudah dua kali KemenPAN-RB menyurati ke daerah agar mempercepat verval honorer K2 yang disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Nyatanya, surat tersebut tidak mendapat sambutan baik dari daerah. \"Ini sudah beberapa kali perpanjang, namun instansi yang memasukkan data verval yang sesuai ketentuan KemenPAN-RB baru 20 instansi. Lainnya belum memasukkan, dan sebagian lagi format SPTJM-nya sudah diubah,\" tuturnya. Mantan pejabat di Sumedang ini kembali mengimbau agar honorer K2 bersabar menunggu proses yang sedang berlangsung. Selain itu honorer K2 juga diminta untuk mendesak daerah agar mau mempercepat proses verval-nya agar KemenPAN-RB dan BKN bisa mengambil langkah selanjutnya. (jpnn)