KEJAKSAN- Data warga miskin di Kota Cirebon dianggap tidak akurat. Pasalnya, saat ada program pengentasan kemiskinan dari pemerintah, masih banyak masyarakat miskin yang belum tercover. Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Dra Hj Eti Herawaty mengatakan untuk data kemiskinan yang ada di Kota Cirebon sendiri saat ini hanyalah data di tahun 2011. Sehingga, bila ada program pengentasan kemiskinan saat ini, data tersebut sudah tidak lagi akurat. \"Misalnya saja saat ada program PKH. Masih banyak masyarakat yang tidak tercover, karena program tersebut menggunakan data di BPS yang ternyata itu data 2011. Dan akhirnya kan kemarin sampai ada RW yang didatangi warga, dan sebagainya,\" bebernya, kemarin. Mendapati hal itu, wanita yang biasa disapa Eeng Charli ini menilai pendataan warga miskin harus segera dilakukan. Karena untuk saat ini, data yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya. \"Bisa jadi yang dahulunya itu tidak mampu ternyata sekarang sudah berdaya, atau bahkan bisa jadi jumlah warga miskin bertambah. Maka dari itu, keberadaan data kemiskinan ini saya kira penting karena nantinya akan menjadi dasar pada setiap program pengentasan kemiskinan,\" lanjutnya. Tidak hanya sekadar pendataan, Eeng menilai pendataan tersebut harus dilakukan dengan melibatkan RT dan RW. Apalagi rencananya, di tahun 2015, pihak BPS akan kembali melakukan survei mengenai warga miskin di Kota Cirebon. \"Jangan sampai nanti pendataan malah asal-asalan. Tetapi juga harus melibatkan unsur terkait, baik itu RT ataupun RW,\" lanjutnya.Mengingat selama ini, RT dan RW lah yang secara langsung menangani masyarakat. Sehingga, RT dan RW merupakan pihak utama yang tahu secara langsung kondisi masyarakat dna harus dilibatkan. Senada, Anggota DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya SFilI mengakui bila data miskin yang ada di Kota Cirebon masih kurang akurat. Adanya perbedaan data antara BPS, Dinkes ataupun data lainnya merupakan contoh kesimpangsiuran data warga miskin. Mendapati hal itu, Imam pun mempertanyakan keseriusan pemerintah Kota Cirebon dalam hal pengentasan kemiskinan. \"Kalau urusan data miskin saja masih simpang siur dan tidak akurat, nah bagimana bila ingin mengurangi angka kemiskinan?\" ujarnya. Oleh karena itu, Imam menilai hal yang terpenting yang harus dilakukan adalah memvalidasi dan memverifikasi kembali data warga miskin di Kota Cirebon. Kemudian memetakan akar persoalan kemiskinan yang ada di Kota Cirebon, sehingga penanggulangannya bisa tepat sasaran. \"Jika pemerintah kota serius, saya yakin sedikit demi sedikit tingkat kemiskinan akan berkurang. Mengurangi tingkat kemiskinan adalah prioritas dari setiap pemerintahan, oleh karena itu dibutuhkan sinergitas dalam penanggulangannya,\" bebernya. Dia pun berharap instansi terkait data kemiskinan bisa segera bergerak untuk melakukan validasi atau pendataan ulang. Termasuk juga nantinya harus melibatkan RT ataupun RW. \"Yang terpenting harus juga objektif. RT dan RW juga harus dilibatkan,\" tukasnya. (kmg)
Kategori :