JAKARTA, RADARCIREBON.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan daerah yang dinilai paling membutuhkan intervensi pemenuhan gizi.
Wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk daerah dengan angka stunting tinggi, menjadi sasaran utama dalam perluasan program tersebut.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemetaan terhadap satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG terus dilakukan.
Hasil pemetaan itu nantinya menjadi salah satu dasar dalam menentukan wilayah yang akan lebih dahulu mendapatkan layanan.
BACA JUGA:BGN Bongkar Langkah Baru Cegah Keracunan MBG, 1.300 SPPG Sudah Ditutup
“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono di Jakarta, Kamis 10 September 2026 kemarin.
Menurut dia, kebijakan tersebut diarahkan agar perluasan MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat.
Tetapi juga memastikan program menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan gizi lebih besar.
Salah satu wilayah yang menjadi perhatian BGN adalah Maluku dan Papua. Berdasarkan pendataan lembaga tersebut, masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan di kedua wilayah itu yang belum mendapatkan layanan MBG.
“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas,” jelasnya.
BACA JUGA:BGN Pecat 66 Kepala Dapur MBG, Ada yang Mangkir hingga Terlibat Judi Online
Selain Maluku dan Papua, BGN juga akan memprioritaskan daerah lain yang memiliki persoalan stunting tinggi serta wilayah 3T yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Untuk merealisasikan perluasan tersebut, BGN menyiapkan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah prioritas.
SPPG nantinya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan layanan MBG di lapangan.
Namun, pembukaan SPPG tidak akan dilakukan sekaligus di seluruh wilayah. BGN memilih menerapkannya secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, serta kesiapan masing-masing daerah.