“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan, percepatan cakupan program MBG harus tetap dibarengi dengan pengelolaan yang aman dan efisien.
BACA JUGA:BGN Copot 137 Kepala SPPG di Berbagai Daerah, Ada yang Terkait Kasus Keracunan MBG
Karena itu, kesiapan operasional di setiap daerah menjadi perhatian sebelum dapur SPPG mulai menjalankan pelayanan.
BGN berharap pola tersebut dapat membuat pelaksanaan MBG semakin tepat sasaran.
Dengan pemetaan wilayah dan pembukaan SPPG secara terukur, layanan makanan bergizi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak satuan pendidikan, terutama sekolah yang berada di daerah dengan kebutuhan gizi lebih tinggi.
“Sehingga implementasi dari pembukaan dapur SPPG nanti itu bisa berjalan dengan aman dan tentu saja efisien serta tepat sasaran sebagaimana yang kita inginkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, BGN juga telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG.
Sekolah-sekolah tersebut merupakan satuan pendidikan bertaraf internasional yang dinilai telah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dengan kebijakan tersebut, perluasan MBG kini diarahkan lebih kuat kepada satuan pendidikan yang berada di wilayah prioritas, terutama daerah 3T dan kawasan dengan persoalan stunting yang masih tinggi. (*)