9 Nama Ternyata Belum ke Provinsi

Sekda Akui Sudah Presentasi, Hitung-hitungannya Mutasi Bisa Pertengahan November KEJAKSAN- Kepastian mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Cirebon masih simpang siur. Sekda Drs Asep Dedi MM mengatakan pengumuman mutasi kemungkinan besar bakal digelar pertengah bulan November. Asep Dedi yang juga ketua Baperjakat itu mengakui hari Senin (20/10) dirinya dipanggil ke provinsi untuk presentasi perihal 9 nama pejabat yang diajukan dari Kota Cirebon sebagai calon eselon II. Sekda menjelaskan, setelah presentasi di provinsi, maka langkah selanjutnya adalah pemanggilan 9 nama itu ke provinsi. Karena baru presnetasi di provinsi, sambung mantan kepala DPPKD ini, maka mutasi kemungkinan baru bisa digelar pertengahan November. Hal itu karena harus ‘antre’ dengan daerah-daerah lain yang juga mengajukan nama-nama pejabat yang akan dimutasi. “Mutasi pertengahan November, soalnya 9 nama yang dikirim itu belum ke provinsi,“ tandasnya. GANGGU KINERJA PEJABAT Sementara itu, isu mutasi yang bergulir ternyata berdampak dengan penurunan etos kerja para birokrat. Hal ini dibuktikan dengan masih intensnya sejumlah birokrat yang kasak kusuk, mulai dari yang ingin mengamankan posisi hingga ingin mendapatkan promosi ke kursi lain. Pantauan Radar di sejumlah OPD, perbincangan mutasi selalui menghiasi perbincangan di antara kolega, jika dibandingkan dengan pekerjaan yang harus ditunaikan sebagai seorang PNS. Tidak sedikit dari mereka yang ingin pindah dengan alasan tidak menguasai bidang yang ditempati selama ini dan menginginkan ke tempat asal sesuai latar belakang keilmuan. Tetapi ada juga yang tidak ingin pindah karena merasa sudah betah dengan tempatnya selama ini. Akademisi Unswagati, Gunadi Rasta SH MH, mengatakan sudah menjadi hal biasa setiap adanya isu mutasi maka di situlah kasak kusuk akan dimulai. Biasanya mulai dari mendekati ring terdekat wali kota dan wawali hingga mendekati BK- Diklat yang yang dianggap bisa mengakomodasi keinginan para pejabat. Gunadi menganggap budaya kasak kusuk dan saling sikut sudah menjadi rahasia umum dan sudah mengakar. Dia pun berharap wali kota berani melakukan terobosan lelang jabatan, menempaktan sebuah kualitas jabatan untuk posisi yang strategis dengan standar serta kualitas yang teruji.  “Peran Baperjakat harus dapat dioptimalkan secara maksimal. Tidak hanya sekadar penelian internal. Adakan saja uji publik untuk jabatan yang strategis,” tegasnya. Dirinya tidak menampik proses mutasi juga melibatkan jasa broker jabatan dengan mengatasnamakan kedekatan dengan pejabat. Hal itu bisa saja dimungkinkan dan mungkin dianggap sebuah kewajaran demi jabatan. “Sehingga ketika mereka bekerja, maka yang ada politik balas budi dan politik balik modal,” kritiknya. Pengamat kebijakan publik Sigit Gunawan SH MKn mengatakan, dalam setiap mutasi akan lebih dominan kepentingan pegawai. Di mana, kepentingan ini meliputi keinginan promosi dan bertahan di posisi nyaman saat ini. Dalam memperoleh itu, seringkali para PNS tersebut menggunakan berbagai macam cara. Pada sisi lain, kata Sigit, kepentingan pegawai akan memunculkan pergesekan antar individu. “Pasti ada pergesekan. Pemilik dua faktor pemenangnya. Yang dekat dengan pimpinan dan institusi pendidikan asal,” tukasnya, Selasa (21/10). Sedikit banyak, pergesekan tersebut akan menjadikan kondisi pelayanan secara tidak langsung akan terganggu. Dalam hal ini, lanjut Sigit, peran Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) akan menjadi sorotan tajam bagi publik maupun pegawai yang memiliki kepentingan tersebut. “Kalau mutasi untuk mempertahankan kekuasaan, jangan harap organisasi akan maju. Mutasi ideal memiliki kriteria khusus diluar aturan resmi,” ujarnya. Akibat mutasi akan berdampak pada pelayanan kepadaq masyarakat. Sigit Gunawan menilai, mutasi rentan terhadap kepentingan. Termasuk pula PNS yang terdiri dari lulusan IPDN yang memang tercetak untuk bekerja di bidang pemerintahan, dengan PNS non IPDN dengan kualitas yang sering lebih baik. Karena itu, dia menganggap tidak penting asal perguruan tinggi dari calon pejabat PNS tersebut. Sebab, yang harus dilihat adalah kinerja nyata dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Akan menjadi percuma jika memiliki ilmu tetapi tidak diamalkan dengan baik,” ucapnya. (abd/ysf)