Tiga perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang diduga berdampak pada pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri dan/atau Jiwasraya.
Kejagung kemudian menerbitkan sprindik keempat untuk mengusut dugaan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi.
Dalam proses penyidikan, Kejagung menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri.
Barang bukti tersebut di antaranya berupa emas seberat 74 kilogram serta uang valuta asing dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Penyidik Tim 9 Kejagung juga telah melakukan penyitaan terhadap puluhan aset yang dikaitkan dengan perkara dugaan TPPU tersebut.
BACA JUGA:6 Jam Diperiksa Kejagung, Febrie Adriansyah Keukeuh Bukan Pemilik Emas 74 Kg
Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas), Rudi Margono, menyebut terdapat sekitar 38 objek tanah dan/atau bangunan yang telah disita dalam tahap penyidikan.
"Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan/atau bangunan," kata Rudi di Jakarta, Selasa 15 September 2026.
Nilai puluhan aset tersebut ditaksir mencapai Rp846 miliar. Namun, Rudi tidak membeberkan identitas pemilik dari tanah dan bangunan yang disita.
Selain aset tanah dan bangunan, penyidik turut menyita 27 lembar saham perusahaan.
Sejumlah uang valuta asing yang sebelumnya disita Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya juga menjadi bagian dari barang bukti perkara.
Penyidik juga mengamankan dokumen yang berasal dari Kortastipidkor dan Polda Metro Jaya.
Jumlah dokumen yang diserahkan untuk kepentingan penyidikan mencapai 1.150 lembar.
BACA JUGA:Rumah Febrie Adriansyah Digeledah Kejagung, Dokumen Diduga Terkait TPPU Disita
Sidang perdana pada Rabu besok menjadi tahap penting untuk mengetahui secara lebih rinci konstruksi perkara dan tuduhan yang disampaikan jaksa terhadap Febrie Adriansyah dan dua terdakwa lainnya. (*)