Jika jumlah penduduk Kota Cirebon diasumsikan sekitar 300 ribu orang dan separuhnya, atau 150 ribu warga, membeli kartu parkir berlangganan dengan tarif Rp50 ribu per tahun, potensi penerimaan yang diperoleh mencapai sekitar Rp7,5 miliar per tahun.
“Kalau jumlah masyarakat Kota Cirebon sekitar 300 ribu orang, kemudian separuhnya atau 150 ribu orang memiliki kartu parkir berlangganan dengan tarif Rp50 ribu per tahun, secara hitungan potensi pendapatannya bisa mencapai Rp7,5 miliar per tahun,” ujarnya.
Masih Perlu Kajian
Meski dinilai memiliki potensi, gagasan kartu parkir berlangganan tersebut belum dapat langsung diterapkan.
Masih diperlukan kajian dari berbagai aspek, mulai dari regulasi, teknis pengelolaan, cakupan lokasi parkir hingga sistem pengawasan.
Pemkot Cirebon juga perlu memastikan sistem tersebut tidak menimbulkan persoalan baru, terutama dalam pelaksanaan di lapangan.
Digitalisasi pembayaran dan pengawasan juga dapat menjadi bagian penting jika skema parkir berlangganan benar-benar dikembangkan.
Dengan sistem yang transparan, potensi kebocoran retribusi dapat ditekan dan pendapatan yang masuk ke kas daerah lebih mudah dipantau.
Pada akhirnya, forum dialog tersebut menunjukkan bahwa peningkatan PAD Kota Cirebon tidak harus selalu dilakukan melalui kenaikan tarif atau pungutan baru.
Inovasi pengelolaan aset, optimalisasi retribusi, perbaikan sistem pembayaran, digitalisasi serta penciptaan layanan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dapat menjadi pilihan lain.
Pemkot Cirebon kini memiliki sejumlah masukan untuk dikaji lebih lanjut. Tantangannya adalah memilih gagasan yang paling realistis, memiliki dasar hukum yang kuat, mudah diterapkan dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, peningkatan PAD diharapkan tidak hanya memperkuat keuangan daerah, tetapi juga ikut mendorong aktivitas ekonomi dan menjaga daya beli warga Kota Cirebon. (*)