Komposisi Kegunaan Anggaran Tidak Tepat, Proposal Dikembalikan LIGUNG – Penyerahan alokasi dana desa (ADD) secara simbolis kepada sejumlah kepala desa (kades) beberapa waktu lalu, ternyata tidak segera dicairkan menyeluruh. Pasalnya, sampai akhir Oktober (31/10) ini, masih terdapat puluhan bahkan ratusan desa belum menerima kucuran dana tersebut. Seperti yang terjadi di Kecamatan Ligung, dari 19 desa baru sekitar tiga desa yang sudah menerima suntikan anggaran tersebut. Kepala Desa Kodasari Sugianto mengaku bukan hanya dirinya tetapi sejumlah kuwu lainnya di wilayah Kecamatan Ligung disibukkan dengan mencari informasi terkait pencairan dana tersebut. Dari informasi yang didapat penerimaan ADD akan turun kalau desa sudah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun, banyak sejumlah desa yang belum lunas PBB, tetapi justru anggaran ADD sudah cair. “Kami juga bingung di samping menunggu, tetapi banyaknya informasi waktu pencairan yang katanya dibagi menjadi beberapa termin. Padahal sebagaimana prosedur yang ada, beberapa proposal yang diajukan ke instansi terkait sudah direvisi dan beberapa di antaranya sudah diperbaiki,” ungkapnya. Molornya kucuran ADD ke setiap desa diduga akibat rusaknya sarana komputerisasi yang berfungsi untuk mengakses masuknya data di setiap desa soal lunasnya PBB. Pasalnya, pernah terjadi ketika beberapa desa sudah lunas PBB berdasarkan bukti tertulis dari salah satu bank yang bekerjasama dengan Pemkab Majalengka ini tetap belum masuk dalam database Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). “Katanya sih komputer sebagai media menginput rincian data itu sedang error. Sehingga ketika masing-masing desa yang sudah merevisi maupun melengkapi sesuai dengan prosedur seperti pembayaran PBB ke sistem online melalui bank tetap belum tercatat dalam databasenya. Sehingga ini menjadi kendala semua kuwu,” jelasnya. Belum cairnya ADD di setiap desa, diakuinya membuat desa nyaris hampir satu tahun ini tidak ada kegiatan pembangunan. Padahal, selama hampir satu tahun itu, setiap desa diyakini sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk sejumlah kegiatan baik sifatnya hanya cakupan desa maupun kegiatan kabupaten lainnya. “Beruntung kalau desanya ada pemasukan dari pendapatan asli desa. Nah kalau desanya yang hanya mengandalkan dari pendapatan hasil bengkok, titisara dan lainnya jelas kerepotan. Kami berharap untuk kelangsungan pembangunan yang ada di desa, dana tersebut secepatnya dicairkan,” harapnya. Senada disampaikan Kepala Desa Leuweunghapit Aripin. Menurutnya, selain ADD yang belum juga cair juga beberapa anggaran lain seperti infrastruktur diyakini masih banyak desa yang belum mendapatkan. Imbasnya, hampir semua kebutuhan desa tidak bisa terpenuhi. “Tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya yang tepat waktu. Sehingga setiap perencanaan program di desa bisa langsung dijalankan. Tetapi tahun ini memang cukup telat sehingga banyak program masih belum bisa direalisasikan hampir satu tahun ini,” imbuhnya. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kabupaten Majalengka H Gatot Sulaeman AP MSi mengungkapkan, persoalan belum cairnya ADD ke sejumlah desa di Majalengka bukan berarti dihambat. namun masih dalam tahap kesesuaian komposisi kegunaan berdasarkan kajian proposal yang masuk ke pihaknya. Artinya, prosesnya sampai Jumat (31/10) proposal yang masuk ke Tapem sudah terealisasi pengalokasiannya sekitar 70 persen atau 220 desa lebih. Adapun, desa yang belum menerima dana tersebut karena proposal komposisi kegunaan anggaran yang tidak sesuai otomatis dikembalikan ke desa yang bersangkutan untuk kemudian diperbaiki. Bagi proposal yang sesuai, pihaknya telah ditembuskan ke dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKAD). Soal mekanisme kewajiban pelunasan PBB memang harus segera tuntas. Pasalnya, Tapem telah meminta mengusulkan realisasi persentase PBB bagi desa agar disertakan. “Mungkin dengan imbauan lunas PBB bagian dari pengamanan PAD. Oleh karena itu, misalnya realisasi jumlah dana dan nomor rekening, jumlah ADD-nya dan nomor rekening sekian telah diseleksi lagi oleh DPKAD untuk kemudian dikonfirmaskan kembali,” jelasnya. Yang diketahui olehnya, keterlambatan pencairan ADD akibat jaringan komputer rusak atau tidak konek, hal tersebut karena memang belum di-input ke sistem saja. Selama ini, banyak yang dikonfirmasikan hal tersebut ke setiap desa. “Tinggal rekonsiliasi untuk dikomunikasikan saja. Mungkin desa A sudah lunas PBB dan disetorkan belum di-input ke sistem saja,” tandasnya. (ono)
Kategori :