Konteks pencalonan Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024 turut menjadi perhatian Ujang.
Dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan dalam proses pencalonan perlu ditelusuri secara tuntas melalui jalur hukum formal, termasuk mengevaluasi peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
DPR dan MPR RI diharapkan tidak tinggal diam agar polemik yang menyita perhatian publik ini segera mendapatkan titik terang.
Dua Putusan Lembaga Peradilan
Isu yang berkembang secara nasional ini bersumber dari dua putusan lembaga peradilan.
Putusan pertama bersumber dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan pendidikan setingkat SMA atau sederajat.
Dokumen certificate of attendance yang digunakan sebagai acuan penerbitan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 hanya membuktikan kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti telah menamatkan jenjang pendidikan.
Meskipun demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil Pilpres.
BACA JUGA:Respons Mahfud MD Soal Putusan MK Terkait Gugatan Ijazah Gibran Rakabuming Raka
MK juga menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.
Perkembangan hukum kedua datang dari Mahkamah Agung lewat Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026.
Perkara gugatan Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai keabsahan Suket penyetaraan pendidikan SMA Gibran berakhir dengan dikabulkannya permohonan kasasi.
MA membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Dua putusan peradilan tersebut menjadi titik pijak penting terkait keabsahan dokumen administrasi penyetaraan pendidikan.
Putusan MK memetakan aspek bukti kelulusan, sedangkan putusan MA membatalkan keabsahan administrasi Suket penyetaraan tersebut. (*)