Targetkan IPM Masuk 10 Besar

Mengulas RPJMD Pasangan Jago-Jadi Selama masa kepemimpinannya, Bupati Drs H Sunjaya Purwadi MM MSi, menargetkan pencapaian indeks pembangunan manusia masuk ke urutan 10 besar di Jawa Barat. Bupati yakin, posisi IPM Kabupaten Cirebon yang kini berada di urutan buncit bisa terdongkrak. BUPATI menegaskan, pencanangan target itu bukan sekadar lip service. Perumusan target dibarengi berbagai startegi yang diuraikan dalam 18 program unggulan daerah, termasuk didalamnya sector pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penyediaan air bersih dan energi listrik. “Membaiknya pelayanan pendidikan dan kesehatan tentu akan berpengaruh pada pencapaian IPM,” ujar bupati. Secara spesifik, kata dia, program unggulan yang berkaitan dengan sektor pendidikan antara lain, Kabupaten Cirebon bebas buta Al quran, bebas drop out sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan mewujudkan kabupaten berbudaya membaca. Untuk sektor kesehatan, bupati ingin selama lima tahun kepemimpinannya, masyarakat bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis terutama bagi keluarga tidak mampu. Tak hanya itu, Kabupaten Cirebon harus bebas balita gizi buruk dan rawan pangan. Khusus untuk infrastruktur, calon doktor ilmu pemerintahan ini menginginkan Kabupaten Cirebon memiliki jalan yang mantap, bebas banjir, asri, sehat dan lestari. Kemudian, seluruh wilayah Kabupaten Cirebon harus terang. “Pencapaian IPM menjadi salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan. IPM yang tinggi identik dengan keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, IPM yang rendah identik dengan tidak berhasilnya pembangunan,” jelasnya. Untuk menunjang pencapaian 18 program unggulan dan kebijakan umum pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019, tentu saja harus ditopang dengan kebijakan anggaran yang memadai, tepat guna dan sasaran. Politisi PDIP ini mengungkapkan ada sejumlah langkah strategis untuk menggeser secara bertahap paradigma peruntukkan alokasi APBD dari belanja tidak langsung ke belanja langsung. Alokasi belanja tidak langsung untuk aparatur, di luar gaji dan tunjangan akan dialokasikan ke belanja langsung sebagai upaya untuk mendorong perbaikan kinerja program dan kegiatan. “Dengan semangat keberpihakan kepada masyarakat, kami berupaya untuk mengalokasikan belanja langsung sama dengan atau lebih besar dengan belanja tak langsung,” terangnya. Tidak hanya itu, kebijakan pengelolaan aset daerah juga penting dalam rangka menambah pundi-pundi pendapatan daerah. Bupati mengakui, kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hanya sebesar 10,83 persen dari total APBD. Pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan PAD dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019, Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam resume yang sajikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cirebon, telah menuangkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi prioritas utama pembangunan, yakni peningkatan kualitas kehidupan beragama, keterjangkauan kualitas dan partisipasi pendidikan, jaminan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, ketersediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah. Kemudian, mewujudkan ketahanan pangan, pengendalian kependudukan, penurunan jumlah penduduk miskin, reformasi birokrasi, peningkatan investasi, ketersediaan energy, kesempatan dan daya saing ketenagakerjaan, pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan dan pengembangan generasi muda dan pelestarian dan pengembangan seni budaya serta pariwisata. Dalam tahun ke depan, Kabupaten Cirebon pun sudah menargetkan indikator kinerja. Antara lain, IPM ditargetkan naik dari 73,85 sampai 74,41 poin, indeks pendidikan sebesar 85,89-86,67 poin, indeks kesehatan sebesar 68,93-69,18 poin, indeks ekonomi/daya beli sebesar 66,73-67,37 poin, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,55 poin, laju inflasi sebesar 3,5-4,5 poin. Produk domestik regional bruto per kapita Rp21.568.345,09, penduduk di bawah garis kemiskinan sebesar 7,02 persen, angka pengangguran terbuka sebesar 8,7 persen, jumlah daerah rawan pangan sebesar 7 poin, proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 100 persen dan proporsi panjang jaringan jalan desa dalam kondisi mantap sebesar 100 persen. Melihat fakta tersebut, apabila dibandingkan dengan target indikator kinerja Jawa Barat 2015 yang mencapai 80,00 poin dengan indeks0 pendidikan sebesar 92,00 poin, indeks kesehatan sebesar 80,00 poin dan indeks daya beli sebesar 68,00 poin. Ternyata, target lonjakan kenaikan IPM Kabupaten Cirebon masih dibawah standar Jawa Barat. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia SH MH, untuk mengejar ketertinggalan peringkat IPM, Kabupaten Cirebon harus ada upaya peningkatan yang cukup siginifikan, minimal sama dengan target rata-rata kabupaten/kota di Jawa Barat. “Tahun 2015 ini, target minimal harusnya 74 sampai dengan 75 poin. Kalau targetnya masih di bawah itu, Kabupaten Cirebon akan jauh tertinggal dengan daerah-daerah lain, kalaupun naik pergerakannya tidak terlalu signifikan,” tutur anggota dewan yang masuk dalam Panitia Khusus I yang akan bekerja membahas soal Rapeda RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019. Oleh karena itu, sesuai dengan janji kampanye Jago-Jadi yang akan meningkatkan IPM Kabupaten Cirebon sebagai tolak ukur pembangunan, dia berharap para OPD yang tupoksinya membidangi indicator IPM harus bekerja ekstra maksimal. “Agar IPM Kabupaten Cirebon terus bergerak naik, tahun 2015 mendatang harus sanggup meningkatkan IPM sampai dengan 74 poin, baru itu namanya birokrat yang mendukung pemerintahan Jago-Jadi, kalau tidak sampai itu akan menjadi raport merah atau sama saja tidak mendukung pasangan Jago-Jadi,” tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon H Sono Suprapto SSos MSi didampingi sekretarisnya Elan Jaelani mengungkapkan bahwa target peningkatan IPM sebesar 73,85 sampai 74,41 poin merupakan target yang realistis. Artinya, RPJMD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 6 tahun 2010 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan secara objektif dan realistis, dengan pendekatan teknokratik berdasarkan kondisi Kabupaten Cirebon yang ada saat ini dan kondisi yang ingin dicapai. “Sebenarnya, kami ingin menargetkan melebihi IPM Jabar, tapi kita lihat realitas di lapangan. Misalnya, pemerintah mencanangkan bebas drop out, tapi fakta di lapangan banyak anak-anak yang keluar sekolah bukan karena faktor tidak adanya biaya, tapi ada hal lain. Ini yang perlu jadi pertimbangan,” bebernya. Walaupun demikian, target poin tersebut bisa membantu peningkatan IPM pada level tengah, syukur-syukur bisa masuk 10 besar.. Tapi, peningkatan ini harus dibarengi dengan konsistensi pelaksaan 18 program unggulan sampai dengan setiap tahunnya. “Kalau tiba-tiba di tengah perjalanan terjadi inkonsistensi, maka bubar semua target-target yang kita canangkan,” bebernya. Oleh sebab itu, untuk menjaga konsistensi ini dibutuhkan kondusivitas daerah agar seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif membantu pelaksaan program pemerintah. “Mari kita semua bantu pemerintahan ini, sebab apabila Raperda ini disahkan menjadi perda akan mengikat seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (mohamad junaedi)