Jokowi Luncurkan Program KIS, KIP, KKS

Masih Bungkam Soal Kenaikan BBM JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana resmi meluncurkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat. Kemarin (3/11), acara peluncuran dilakukan di kantor pos Pasar Baru. Peluncuran ditandai dengan penyerahan kartu kepada sejumlah warga yang hadir di acara tersebut. Acara peluncuran tampaknya berlangsung seadanya. Tidak ada acara seremonial. Warga yang tengah mengantre pun terlihat berdesak-desakan karena berebut ingin melihat Jokowi. Menurut Jokowi, ketiga kartu, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dipastikan telah mulai didistribusikan ke masyarakat, kemarin. ‘’Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat bisa mengakses ke pendidikan, kesehatan, dan juga sistem cash transfer seperti ini,” kata Jokowi yang kala itu mengenakan kemeja batik bernuansa coklat, usai acara peresmian di Kantor Pos Pasar Baru, kemarin. Jokowi pun berharap ketiga kartu tersebut bisa segera didistribusikan secara merata ke seluruh provinsi, dengan bertahap. Dia juga mengharapkan cakupan data penerima kartu bisa diperluas. Untuk itu, Jokowi mengaku siap menambah anggaran terkait pertambahan jumlah penerima kartu tersebut. “Bisa saja kalau anggarannya memang nanti akan kita gedein. Kita harapkan sampai Desember, ke-19 provinsi (sudah disebarkan) rampung. Kita harapkan nanti dilanjutkan kembali ke tahun depan. Sementara untuk golongan tidak mampu,” paparnya. Menyoal kesiapan pihak-pihak terkait seperti institusi kesehatan dan pendidikan, Jokowi menyatakan persiapan tersebut juga akan dilakukan bertahap. Dia menekankan yang terpenting saat ini adalah penyebaran kartu hingga tuntas di seluruh provinsi di Indonesia. “Ini step pertama, kayak dulu di Jakarta. Pertama pegang ini (kartu) dulu, nanti step kedua kita akan membenahi pelayanan-pelayanan di RS,” katanya. Ketika ditanya kapan kartu tersebut bisa digunakan, Jokowi memastikan kartu tersebut sudah bisa dipakai begitu diterima. Dia juga sempat menyinggung pemilihan warna ketiga kartu yang berwarna cerah. “Ya biar cantik. Ada yang merah, ada yang ijo,” ujar dia.Presiden RI ketujuh itu pun mengakui bahwa keberadaan kartu-kartu tersebut untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM. Menurut dia, pemerintah telah melakukan antisipasi untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat, pasca kenaikan tersebut. “Ya menjaga daya beli dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” paparnya. Meski membenarkan bahwa keberadaan kartu tersebut merupakan upaya antisipasi dampak kenaikan BBM, Jokowi masih belum bersedia membocorkan kapan harga BBM dinaikkan. Dia menegaskan bahwa hingga saat ini, hal tersebut belum diputuskan. “Tidak bisa saya sampaikan sekarang, karena belum diputuskan. Ini kan urusan membagikan untuk kesejahteraan,” imbuhnya. Mendikbud Anies Baswedan menuturkan, pada peresmian kemarin pemerintah mendistribusikan KIP untuk 177 anak dari 600 keluar miskin yang mendapatkan KKS. Anies menjelaskan pemerintah akan memverifikasi ulang data penerima KIP. Sebab dalam skema BSM dulu, penerima kartu berbasis jumlah siswa miskin yang ada di sekolah. Tetapi pada program anyar ini, basisnya adalah dari keluarga penerima KKS. ’’Jadi nanti dipasti­kan dulu jumlah sasaran penerima KKS,’’ kata Anies. Selanjutnya akan didata berapa jumlah anak-anak yang ada di keluarga miskin penerima KKS itu. Anies menjelaskan untuk tahun ini, anggaran program KIP menggunakan alokasi APBN 2014. Sedangkan anggaran KIP tahun depan menggunakan alokasi APBN 2015. Pemerintah juga akan mengusulkan revisi alokasi anggaran KIP melalui skema pembahasan APBN Perubahan 2014. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad mengimbau supaya orangtua masing-masing siswa mengambil sendiri uang bantuan dengan membawa KIP ke Bank BRI. ’’Cara ini seperti model BOS dulu,’’ katanya. Mengambil langsung ke bank bisa mencegah terjadinya pemotongan atau praktik penyunatan dana. Pada pencairan dana BSM sebelumnya, banyak kepala sekolah yang mengambilkan dana BSM secara kolektif. Tetapi muncul laporan sekolah minta sebagian uang dari jasa mem­bantu proses pencairan itu. Sementara itu, ditemui dalam kesempatan yang sama Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menuturkan tata cara penukaran kartu perlindungan sosial (KPS) dengan tiga kartu baru ini. Pertama, para warga yang sebelumnya telah memperoleh bantuan kompensasi kenaikan BBM bersubsidi tahun 2013 lalu dapat membawa KPS miliknya ke kantor POS. Kelengkapan lain yang harus dibawa adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga. Petugas Kantor Pos kemudian akan memverifikasi data yang bersangkutan dengan data milik Kantor Pos. Jika cocok, maka petugas akan langsung memberikan kartu KIS, KIP, dan KKS. Jumlah kartu akan disesuaikan dengan jumlah keluarga. Misal, untuk satu keluarga dengan anggota seorang bapak, ibu, dan dua anak usia sekolah. Maka keluarga tersebut akan diberikan satu KKS, empat KIS dan dua KIP. “Untuk KKS setiap rumah tangga sasaran (RTS) akan memperoleh uang sebesar Rp200 ribu per bulannya. Bisa langsung dicairkan di PT Pos atau lembaga keuangan mikro yang ada di bawah bank mandiri,” ujarnya. Lebih lanjut, Khofifah menuturkan bahwa proses pencairannya akan menggunakan e-money. Dana bantuan akan secara langsung dikirim ke rekening ponsel masing-masing pemegang kartu tanpa melalui perantara pejabat-pejabat daerah. “Upaya ini diharapkan dapat mengantisipasi adanya kemungkinan penyelewengan dan pemotongan dana dihilang­kan,” pungkasnya. Sementara itu, peresmian dan pembagian KIS, KKS, dan KIP di Kantor Pos Fatmawati berjalan cukup lancar. Sekitar pukul 10.00 antrian warga di Kantor Pos sudah membludak. Warga tampak harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan tiga kartu tersebut. Namun, ada sejumlah warga yang belum mendapatkan KIP, kendati ada anak usia sekolah di keluarganya. Misalnya, Suyatmi warga Kuningan. Dia mengatakan, dirinya tidak mengetahui, mengapa belum menerima KIP. Padahal, dirinya memiliki dua anak yang masih sekolah. ”Saya cek di amplop itu memang baru ada dua kartu,” tuturnya. Lalu, saat ditanya apakah ada penjelasan dari petugas mengapa hanya mendapat dua kartu, dia mengaku sama sekali tidak mendapat informasi apapun. ”Saya juga belum tahu gimana cara menggunakan kartu-kartu ini kok,” jelasnya. Sementara itu, warga Jalan Fatmawati, Moch Nafis mengaku justru ada anggota keluarganya yang belum mendapat KIS. Yakni, anaknya yang berumur dua tahun. ”Saat saya tanya petugas, kemungkinan anak saya belum masuk data. Sebab, baru saja lahir, karena itu diminta untuk mendaftarkan lagi ke dinas kesehatan,” terangnya. Apalagi, ternyata dia juga belum menerima KIP untuk seorang anaknya. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, dirinya telah meminta pihak sekolah untuk mendaftarkannya. ”Kenya­taannya saat pembagian saat ini belum dapat,” ujarnya. Dia berharap bahwa anaknya bisa segera mendapatkan KIP. Sehingga, beban keluarganya akan lebih berkurang. ”Kalau tidak ada kartu itu gimana, kalau kami yang harus mengurus sendiri tentu kerepotan,” ujarnya ditemui di Kantor Pos Fatmawati. Sementara itu, sekitar pukul 12.30 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo datang sesuai rencana ke kantor pos tersebut. Dia langsung membagikan kartu ke sejumlah warga. Bahkan, dia menemani seorang warga untuk mengecek kartu perdana yang berfungsi sebagai e-card. ”Bisakan kartu perdananya, setelah dicek,” terangnya. (ken/wan/mia/idr/gal)