Selain menuntut transparansi dan penguatan fungsi pengawasan, massa aksi turut menyampaikan aspirasi terkait persoalan sosial.
Salah satu tuntutan yang menjadi perhatian adalah dorongan agar DPRD Kabupaten Kuningan menggunakan hak inisiatif untuk menyusun peraturan daerah mengenai larangan LGBT dan seks bebas.
"Kami mendesak agar DPRD merancang perda soal larangan LGBT dan seks bebas,” kata peserta aksi lainnya, Muhammad Hilmi Maulidi.
Mahasiswa menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Mereka mendorong adanya regulasi yang dapat menjadi landasan dalam menyikapi persoalan sosial di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Kasus Pembunuhan David di Kuningan: 32 Adegan Rekonstruksi Ungkap Aksi Tersangka
Meski demikian, penyusunan peraturan daerah tetap perlu melalui pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Substansi regulasi juga harus dikaji secara cermat, termasuk kesesuaiannya dengan hukum yang lebih tinggi, prinsip hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap seluruh warga.
Tuntutan tersebut menjadi salah satu poin aspirasi yang disampaikan langsung kepada pimpinan DPRD dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Ketua DPRD Kuningan Temui Mahasiswa, Buka Ruang Kritik dan Pengawasan
Merespons aksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy turun langsung menemui mahasiswa di halaman gedung dewan.
Nuzul menerima berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan massa. Ia menyebut penyampaian pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi sekaligus bentuk komunikasi antara masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat.
Menurut Nuzul, DPRD bersama pemerintah daerah terus menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing. Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dilakukan melalui komisi-komisi yang bermitra dengan perangkat daerah terkait.
BACA JUGA:Penyalahgunaan Gas LPG 3 Kg di Kuningan Terbongkar, Pria 62 Tahun Raup Untung Rp37,44 Juta
Ia juga mempersilakan mahasiswa maupun masyarakat untuk ikut memantau kinerja DPRD, terutama dalam proses pembentukan produk hukum daerah.
Nuzul mengarahkan masyarakat untuk mengakses portal resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kuningan.