Apalagi, Kabupaten Cirebon menargetkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan mencapai 98 persen. Sementara tingkat keaktifan peserta ditargetkan minimal 80 persen dari total penduduk.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Dr Sophi Zulfia SH MH menyatakan, siap mengawal aspirasi para pengemudi ojol.
DPRD akan memfasilitasi berbagai keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada pemerintah pusat apabila menyangkut kebijakan di luar kewenangan daerah.
Sophi mengatakan, persoalan BPJS PBI dan belum masuknya pengemudi ojol dalam pengakuan sebagai bagian dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut.
BACA JUGA:Keluhkan Data Desil dan BPJS PBI, Ojol Cirebon Dapat Janji Pengawalan dari Wabup
“DPRD tentu memfasilitasi seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Cirebon, termasuk teman-teman ojol. Aspirasi ini akan kami teruskan dan perjuangkan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat,” kata Sophi.
Ia juga menyoroti ketidaksesuaian data desil yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah pekerja harian lepas yang justru tercatat dalam kelompok desil tinggi.
Padahal, pekerja dengan penghasilan tidak tetap memiliki kondisi ekonomi yang perlu dinilai secara lebih cermat. Akurasi pendataan menjadi penting agar kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak tersisih dari program bantuan pemerintah.
Sophi menilai, pembenahan data membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia pada 6 Oktober 2026 yang diharapkan memperkuat tata kelola data nasional.
BACA JUGA:Empat Santri Abu Manshur 1 Cirebon Diwisuda di Al-Azhar Mesir
Melalui koordinasi eksekutif dan legislatif, berbagai keluhan pengemudi ojol diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret. Terutama menyangkut pembenahan data desil dan kepesertaan BPJS PBI agar perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat sesuai kondisi ekonomi sebenarnya. (den)