KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – Polemik pengelolaan dan kompensasi Mata Air Cipaniis kembali mengemuka.
Kali ini, DPRD Kabupaten Kuningan didesak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tata kelola pemanfaatan sumber daya air yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari kerja sama dengan pemerintah daerah tetangga.
Desakan tersebut disampaikan Pengamat Kebijakan Publik, Sujarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo, Jumat 13 November 2026.
Ia menilai, DPRD perlu mengambil langkah konkret untuk memastikan seluruh penerimaan kompensasi Mata Air Cipaniis dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
BACA JUGA:Mahasiswa Geruduk DPRD Kuningan, Desak Dewan Transparan dan Susun Perda LGBT
Menurut Sujarwo, pemerintah daerah harus membuka informasi secara menyeluruh mengenai dana kompensasi yang diterima selama masa kerja sama.
Informasi tersebut meliputi besaran penerimaan, pencatatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawabannya.
Ia menegaskan, persoalan Mata Air Cipaniis tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan administrasi pemerintahan.
Lebih dari itu, masalah tersebut berkaitan dengan pengelolaan kekayaan alam daerah, penerimaan keuangan dalam jumlah besar, serta kepentingan masyarakat yang tinggal di sekitar sumber mata air.
"Ini menyangkut kekayaan alam, uang daerah yang tidak sedikit, dan hajat hidup orang banyak. DPRD tidak boleh hanya menjadi penonton ketika masyarakat sudah bersuara dan persoalan hukumnya juga sedang berjalan," tegasnya.
Sujarwo berpandangan, pembentukan Pansus menjadi salah satu instrumen penting bagi DPRD Kuningan untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Menurutnya, penelusuran persoalan Cipaniis tidak cukup hanya mengandalkan proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
DPRD juga perlu memeriksa aspek kebijakan, administrasi pemerintahan, serta tata kelola pemanfaatan sumber daya air.
Dengan begitu, persoalan yang muncul dapat dilihat secara menyeluruh, mulai dari proses pengambilan kebijakan hingga dampaknya terhadap masyarakat.
Pansus Diminta Telusuri Perizinan dan Besaran Kompensasi