Pejabat Dinsosnakertrans Dirombak

DPUPESDM dan Dishubinkom Akan Dipecah KEJAKSAN– Perombakan besar terjadi pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Cirebon. Setelah DPUPESDM, perombakan juga terjadi di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). SKPD ini dianggap sangat penting dan membutuhkan kreatifitas baru dalam bekerja. Karena itu, dua dari tiga kepala bidangnya akan mendapatkan rotasi jabatan. Menurut sumber Radar Cirebon, Kepala Bidang (Kabid) Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja (P3TK) Dinsosnakertrans Bambang Sujatmiko SSos akan bertukar posisi dengan Kabid Informasi Kepegawaian (Inka) BK-Diklat Drs Jajang Yaya Suganda. Kepala Bidang Sosial Dinsosnakertrans Dra Santi Rahayu akan bertukar posisi dengan Sekretaris Kecamatan Kesambi yang saat ini dijabat Drs Asep Gandana. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan ketenagakerjaan Dinsosnakertrans Drs Maman Firmansyah tetap diposisinya saat ini. Sementara, Sekretaris Dinsosnakertrans Dra Maemunah MSi dan Kepala Dinsosnakertrans Drs Ferdinan Wiyoto MSi, tetap pada posisinya. Tidak hanya untuk jabatan kepala bidang, kepala seksi di bidang-bidang Dinsosnakertrans akan terkena rotasi juga. Hal ini untuk meningkatkan kinerja dinas yang banyak berhubungan langsung dengan seluruh elemen masyarakat. Seperti para ketua RW, warga miskin dan perusahaan-perusahaan. “Pimpinan menginginkan angka pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang di Kota Cirebon. Ini perlu gebrakan inovasi dan kreativitas,” ujarnya kepada Radar, Kamis (6/11). Alasan pergeseran untuk Bambang Sujatmiko, karena Jajang Yaya Suganda dianggap mampu untuk membawa bidang P3TK Dinsosnakertrans lebih baik. Pasalnya, Jajang merupakan alumni Dinsosnakertrans dengan masa kerja lama. Sedangkan untuk rotasi Santi Rahayu, pejabat perempuan ini sudah lama bertugas di bidangnya dan memerlukan penyegaran kinerja. Asep Gandana yang merupakan “alumni” Inspektorat, dianggap mampu membenahi lebih baik untuk sistem administrasi di bidang sosial. Sedangkan Kabid Pengawasan Hubungan Industrial dan Waskat Maman Firmansyah masih di posisi semula karena sedang dalam tahap menikmati pekerjaan dengan inovasi dan kreatifitas. Dibawah kendali Ferdinan Wiyoto yang sarat dengan pengalaman kinerja didampingi Maemunah yang memang produk asli Dinsosnakertrans, komposisi para kepala bidang tersebut dianggap mampu membawa perubahan berbagai elemen menjadi lebih baik. Sementara itu, dengan komposisi tiga kursi eselon dua yang kosong, empat kursi eselon tiga dan empat kursi eselon empat, secara teori analisis kebutuhan akan ada pergerakan pejabat sekitar 36 orang dalam bentuk rotasi maupun promosi. Dengan demikian, komposisi tersebut harus mulai dilakukan pendataan sejak saat ini. Jika mutasi digelar pada minggu kedua atau ketiga November ini. Dalam komposisi staf ahli, pergeseran disebut kembali terjadi. Di mana Kepala DPPKD Maman Sukirman SE MM akan berpindah tugas menjadi staf ahli wali kota. Posisi tiga staf ahli wali kota terdiri dari Kepala Bappeda Ir Budi Raharjo MBA, Kepala DPPKD Maman Sukirman SE MM, dan Kepala Bapusipda Drs Hayat MSi. Posisi Kepala Disporbudpar Drs Dana Kartiman, disebut akan bergeser kembali. Hal ini terjadi jika tiga dari sembilan nama yang promosi tercantum Kabag Humas Setda Kota Cirebon Agus Sukmanjaya SSos. Sebab, Agus Sukmanjaya jika promosi, akan diplot untuk jabatan Kepala Disporbudpar. Terbuka kemungkinan, Dana Kartiman akan kembali menjadi Kepala Bapusipda. Sedangkan, jika yang promosi Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKD Eka Sambudjo SSos. Promosi sebagai Kepala DPPKD untuk Eka Sambudjo. Sementara, jika Kabag Perekonomian Setda Kota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi yang promosi, posisinya ditempatkan pada Kepala BPMPPT menggantikan Ir Vicky Sunarya yang akan menjabat Kepala Bappeda.  Namun, jika yang promosi Kabag Perlengkapan Kadini SSos atau Kabag Administrasi Kemasyarakatan Setda Kota Cirebon Drs Jaja Sulaeman MPd, maka posisi diatas akan kembali berubah. Karena itu, Ketua Tim Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) Kota Cirebon Drs Asep Dedi MSi menegaskan, posisi pejabat rotasi dan promosi eselon tiga maupun empat, menunggu hasil dari tiga nama yang turun dari Provinsi Jawa Barat. Sebab, dari tiga nama pejabat promosi eselon dua itu, baru akan diketahui komposisi rotasi dan promosi eselon tiga dan empat. “Tiga nama itu belum turun. Masih menunggu hasilnya. Semoga secepatnya agar pertengahan November bisa digelar mutasi,” harapnya. PECAH DINAS Sementara itu, Pemkot Cirebon memiliki keinginan untuk memecah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan,  Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDM) menjadi Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Tidak hanya itu, Dishubinkom pun diwacanakan dipecah menjadi dua dinas, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Informatika dan Komunikasi. Padahal di tahun 2014 ini, Pemerintah DPRD bersama dengan DPRD baru saja menyelesaikan perda perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) untuk penambahan 3 staf ahli dan juga perubahan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) menjadi DPPKAD. Keinginan pemecahan itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Drs Ano Sutrisno MM saat memberikan jawaban dalam rapat paripurna pemandangan umum para fraksi atas RAPBD 2015. Pemecahan itu dianggap perlu, mengingat beban kedua dinas itu yakni DPUPESDM dan Dishubinkom Kota Cirebon sudah cukup berat. “Keberadaan dinas-dinas ini akan saya evaluasi lagi. Seperti halnya Dishubinkom akan kita pecah menjadi Dinas Perhubungan dan Dinas Infokom, kemudian DPUPESDM menjadi dinas jalan dan jembatan, dan keciptakaryaan,” tuturnya dalam rapat tersebut. Sebenarnya kata Ano, saat dulu ada perubahan SOTK, pihaknya juga menginginkan terjadi pemecahan DPPKD menjadi Dinas Pendapatan dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Namun  sayangnya, usulan tersebut tidak terpenuhi. Justru, bukannya dipecah, beban DPPKD ditambah lantaran bidang aset akhirnya masuk ke dalam DPPKD menjadi DPPKAD. “Dulu saya inginnya itu dinas pendapatan saja sendiri, lalu dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tapi ini justru akhirnya kembali digabung. Tapi setidaknya saya rasa pemecahan-pemecahan ini bisa menjadi pemikiran bersama,” lanjutnya. Mengapa pemecahan DPUPESDM dan Dishubinkom ini tidak digabungkan dengan ide penambahan staf ahli dan pemecahan DPPKD? Ano tidak menjawabnya. Usai mengikuti rapat paripurna itu, Ano hanya mengaku bahwa tidak ada masalah bila pihaknya mengusulkan kembali ada pemecahan. “Ya tidak ada masalah kalau kita mengajukan lagi,” lanjutnya. Yang jelas, kata dia, pemecahan itu akan mulai dibahas dan ditargetkan rampung pada tahun 2015. Sementara Kepala DPUPESDM Ir Yoyon Indrayana MT mengakui bila pihaknya mengajukan pemecahan DPUPESDM. Nantinya, kata dia, akan dibentuk Dinas Bina Marga yang menangani jalan dan jembatan. Dan yang lainnya adalah Dinas Cipta Karya yang menanganani pembangunan dan ketataruangan.  “Memang itu kebutuhan kita. Antara jalan-jembatan dan pembangunan gedung itu memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dari iitu kita mengusulkan untuk dipecah menjadi dua dinas,” tuturnya. Saat ini, kata dia, DPUPESDM membawahi 4 bidang. Keempat bidang tersebut adalah bina marga, cipta karya, SDA dan tata ruang. “Kami sudah mengusulkan tapi keputusan finalnya ada di pak wali,” tukasnya. (ysf/kmg)