Sapa Warga Tahun Ini Rp390 Juta

Wali Kota Sudah Sambangi 18 Titik, Ketua Forum RW Sebut Banyak Usulan Tidak Terealisasi KEJAKSAN- Kabag Humas Kota Cirebon Agus Sukmanjaya SSos angkat bicara mengenai penyelenggaraan kegiatan Sapa Warga yang belum lama ini dikritik oleh para wakil rakyat. Agus meluruskan nilai anggaran Sapa Warga yang belum lama ini muncul di media. Dia membantah Sapa Warga disebut-sebut menyedot anggaran hingga miliaran rupiah. Agus mengklaim, dalam satu tahunnya, Sapa Warga hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp390 juta. “Untuk tahun 2014 kurang lebih Rp390 juta. Itupun untuk 49 kali kegiatan,” tutur Agus kepada Radar, kemarin (9/11). Di tahun ini sendiri, kata dia, dari 49 kegiatan, baru sekitar 18 kegiatan Sapa Warga yang terealisasi. Dan untuk 2015, direncanakan wali kota akan melakukan kegiatan Sapa Warga sebanyak 30 kali dengan jumlah anggaran di bawah Rp300 juta. “Dan untuk tahun 2014 ini juga sepertinya tidak akan terserap seluruhnya, karena baru digelar setengahnya. Jadi kalaupun anggarannya cair, itu hanya sebanyak kegiatan yang digelar,” lanjutnya. Anggaran Rp390 juta itu, kata Agus, diperuntukan mengcover seluruh kebutuhan untuk Sapa Warga, seperti tenda, kursi, sound system dan mamin. “Efisiensi sudah kita lakukan,” lanjutnya. Lalu bagaimana efektivitas kegiatan Sapa Warga itu sendiri? Agus mengatakan hal itu diserahkan sepenuhnya pada masyarakat. Karena, yang menilai keefektifan suatu kegiatan adalah masyarakat atau peserta acara. “Coba tanyakan pada masyarakat. Bagaimana kegiatan Sapa Warga ini. Yang jelas, kalau dilihat dari antusia, banyak warga yang datang. Bukan hanya sekadar mengobrol dengan wali kota saja tetapi juga banyak pelayanan pada masyarakat,” bebernya. Sapa Warga sendiri, digelar atas keinginan oleh masyarakat untuk bisa berdialog langsung dengan kepala daerah dan juga kepala dinas. Kalaupun nantinya dewan mengevaluasi, Agus tidak mempermasalahkannya. “Ini (Sapa Warga, red) menjawab keinginan masyarakat untuk bisa bertemu dengan wali kota. Kalau setelah dewan mengevaluasi baik dari sisi anggaran dan efektivitas ternyata kurang, dan anggarannya harus dialihkan ya it’s oke. Yang jelas kegiatan ini muncul karena keinginan masyarakat juga,” tukasnya. Sebelumnya, saat rapat pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) kecamatan dan kelurahan se-Kota Cirebon, Jumat (7/11), para wakil rakyat meminta agar program Sapa Warga dievaluasi. Saat itu disebut-sebut Sapa Warga dalam setahun bisa menghabiskan anggaran sampai Rp2 miliar. \"Kalau memang tidak efektif atau tidak memberikan dampak secara signifikan, kenapa tidak kita alihkan saja anggaran Sapa Warga ini untuk kegiatan kelurahan dan kecamatan? Saya kira anggaran camat dan lurah ini masih sangat kecil dan memang harus ditambah. Kan anggaran Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar untuk Sapa Warga ini akan berpengaruh bila dialihkan ke kelurahan atau kecamatan,\" tutur Anggota Komisi A, Harry Saputra Gani. Bila dibandingkan dengan Sapa Warga, kata dia, program pelatihan atau pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan lebih penting. \"Kalau bicara pelayanan masyarakat lebih cepat saat di Sapa Warga, saya kira salah. Karena memang sudah seyogyanya pelayanan kepada masyarakat itu harus cepat. Tidak harus menunggu Sapa Warga,\" lanjutnya. Melihat hal ini, kata Harry, DPRD akan mencoba mengevaluasi program Sapa Warga. Bila memang dianggap efektif akan dipertahankan, tapi kalau tidak memberikan dampak siginfikan, kemungkinan anggarannya akan dialihkan. \"Kita lihat dulu nanti seperti apa. Apalagi bila dilihat Sapa Warga ini kan hampir mirip dengan reses anggota DPRD. Yang intinya sama-sama menangkap aspirasi masyarakat,\" tuturnya. RW NILAI BELUM EFEKTIF Terpisah, Ketua Forum RW Kota Cirebon, Untung Mulyadi, mengatakan bila benar anggaran yang dihabiskan untuk Sapa Warga wali kota menembus miliaran rupiah, hal itu merupakan suatu bentuk pemborosan. Untung pun mengkritisi tindaklanjut dari program Sapa Warga, khususnya tentang pengajuan bantuan sarana dan prasarana RW. “Setiap Sapa Warga para ketua RW menyampaikan kebutuhan sarana dan prasarana RW seperti pengeras suara, meja, dan kursi. Tapi ini sampai sekarang belum dicairkan. Yang memang sudah tertera di hibah dan bantuan sosial  saja belum turun, apalagi yang dari kegiatan Sapa Warga,” lanjutnya. Kalau memang wali kota ingin blusukan, kata Untung, tidak perlu dikemas dalam suatu acara seremoni yang kurang jelas tindaklanjutnya. Bila ada kerusakan pelayanan seperti PJU, masih kata Untung, memang langsung diperbaiki oleh dishubinkom. Hanya saja, untuk pengajuan bantuan yang lain, tidak jelas arahnya. “Ya kan PHP (pemberi harapan palsu, red). Saat Sapa Warga, wali kota bilang tinggal bikin proposalnya saja. Proposal sudah dibuat, tapi tak ada tindaklanjut, tak ada realisasi. Yang terpenting bagi warga itu kan bukti saja. Kalau memang ada aspirasi bisa langsung dicairkan,” bebernya. Kalau memang anggaran Sapa Warga ini menelan anggaran yang besar, Untung lebih sepakat bila anggaran tersebut dialihkan ke tingkat kelurahan ataupun kecamatan. Selain itu, program Sapa Warga ini juga mengambil besar sebagaian tugas dewan, yang memiliki tugas penyambung lidah dan menyerap aspirasi masyarakat. (kmg)