GMNI Demo Tolak Kenaikan BBM

SUMBER – Aksi menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus meningkat. Kemarin (14/11), belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cirebon berunjukrasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon dengan tuntutan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Massa yang datang ke kantor wakil rakyat sekitar pukul 10.00 ini membentangkan spanduk bertuliskan menolak kenaikan harga BBM. Kemudian, menyampaikan orasi yang meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon jangan tinggal diam atas rencana pemerintah tersebut. Kordinator aksi, Fathoni Hamzah mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah lama merdeka. Tapi tidak bisa menjadi bangsa yang besar. Sebab, sejak era Orde Baru berkuasa, bangsa ini semakin terperosok ke dalam ketidakpastian untuk menjadi bangsa yang besar. “Sebagai bukti, pemerintah yang baru membuat kebijakan yang hanya membuat rakyat Indonesia semakin terpuruk dan tidak sesuai dengan kampanyennya untuk mengimplementasi intisari Trisakti Bung Karno,” katanya. Pemerintah saat ini, tidak berdaulat di bidang politik karena membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan penderitaan rakyat dengan menaikkan harga BBM. Selain itu, anggaran subsidi BBM yang selama ini membebani APBN merupakan cara pandang pemerintah yang keliru dan telah mengkhianati pasal 33 UUD 1945. “Paradigma pemerintah yang menganggap subsidi hanya beban, itu merupakan bukti kebijakan neolib,” terangnya. Dijelaskan, defisit APBN bisa diatasi melalui peningkatan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 32,72 persen dari total 1,59 juta perusahaan. Tentu saja, ini jauh lebih rendah dari wajib pajak pribadi yang mencapai 54,72 persen. Belum lagi persentase pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri dalam APBN 2014 yang sangat besar yakni mencapai Rp 412,140 triliun atau 23 persen dari total belanja negara. “Alokasi untuk beberapa kementerian dan lembaga negara di bawah cicilan utang luar negeri seperti anggaran sosial Rp91,8 triliun, kesehatan Rp70,5 triliun, pertahanan Rp 83 triliun, pendidikan Rp 95,6 triliun, ekonomi Rp 368,9 triliun, anggaran penanggulangan kemiskinan Rp 134,5 triliun, ketahanan pangan Rp 72,4 triliun dan anggaran infrastruktur sebesar Rp 206,6 triliun,” jelasnya. Ironisnya, di saat pemerintah mendorong masyarakat untuk berhemat. Namun, pemerintahnya tiap tahun malah menambah beban utang yang totalnya di luar jangkauan APBN yang mencapai Rp 3,317 triliun. Oleh sebab itu, GMNI menuntut agar pemerintah harus memberikan penjalasan yang konkrit terkait rencana menaikkan harga BBM, berantas mafia migas, tegakkan pasal 33 UUD 1945 dan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil sikap terkait kenaikan BBM. “Pemerintahan daerah, baik eksekutif maupun legislatif, harus menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat agar tidak menaikkan harga BBM,” ungkapnya. Aksi unjuk rasa ini sempat terjadi dorong mendorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang mengamankan aksi demo tersebut. Rencananya, mahasiswa ini ingin membakar ban bekas di depan pintu gerbang DPRD. Tapi, oleh aparat kepolisian dihalau dengan menduduki ban bekas tersebut. Selang beberapa lama, perwakilan dari DPRD Kabupaten Cirebon menemui mahasiswa yang berdemo itu. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Drs H Subhan didampingi Wakil Ketua Komisi II Aan Setiawan SSi dan beberapa anggota dewan mencoba menenangkan massa. “Kami sepaham dengan pendapat mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Tapi, kewenangan DPRD terbatas, apalagi ranah menaikkan BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun, apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan akan kami bahas dan sampaikan kepada pusat,” ucap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Drs H Subhan. Setelah mendengarkan penyampaian perwakilan DPRD, massa langsung membubarkan diri lantaran secara bersamaan hujan deras mengguyur mereka. (jun)