Lawan Ical Sulit Gaet Dukungan

Santer Kabar Intimidasi Pengurus di Daerah JAKARTA - Bukan hal yang mudah bagi calon ketua umum (caketum) non-incumbent untuk mendapatkan dukungan dari pemilik suara sah forum Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golongan Karya. Meski tidak sedikit para pemilik suara yang tampaknya menginginkan sosok pemimpin baru, para perwakilan Partai Golkar di daerah itu takut memberikan dukungan suara karena ditengarai mendapat tekanan atau intimidasi. Ketua DPP Partai Golkar yang juga caketum Priyo Budi Santoso menyatakan, intimidasi itu berupa ancaman pemecatan dari jabatan ketua atau sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) jika terang-terangan mendukung non-incumbent. “Saya mendapat laporan, ada instruksi untuk memaksa mendukung calon,” kata Priyo dalam diskusi yang digelar Emrus Corner di Jakarta kemarin (16/11). Menurut Priyo, ada kesan bahwa salah seorang kandidat ketua umum mendapat keistimewaan untuk maju. Priyo tidak menyebut nama. Namun, sosok yang dimaksud itu mengarah kepada Aburizal Bakrie. Munculnya keistimewaan tersebut ironis dengan tujuh caketum lainnya yang justru mendapat hambatan dalam mencari dukungan pemilik suara. “Saya sampai sekarang belum bisa masuk ke Sumatera karena ada pengurus yang diintimidasi,” katanya. Meski begitu, Priyo mengaku tidak habis akal. Mantan wakil ketua DPR itu mengaku sudah mendapat dukungan lebih dari 30 persen pemilik suara sah. Dengan menunjukkan sebuah dokumen tebal, Priyo menyebut lembar demi lembar di dokumen tebal itu berisi dukungan tertulis dari ketua dan sekretaris DPD tingkat kabupaten/kota, dan sebagian kecil DPD provinsi, kepada dirinya. “Saya mendapat ini dengan memeras keringat dan bergerilya. Dukungan yang diberikan kepada saya ini lengkap dengan tanda tangan dan cap,” kata pria kelahiran Trenggalek, Jawa Timur, itu. Priyo mengaku, total dukungan yang dia terima sudah mencapai angka 380 di antara total 560 pemilik suara sah dalam munas. Karena itulah, dirinya meminta kepada DPP atau pihak yang terkait dengan penyelenggara munas untuk tidak melakukan penggiringan proses aklamasi pemilihan Ketum Golkar. “Munas seharusnya menjadi forum yang menyenangkan. Biarkan mereka (pemilik hak suara, Red) memilih calon yang tersedia,” ujarnya. Priyo menambahkan, munas diharapkan menjadi momen konsolidasi dari seluruh kader Partai Golkar. Dirinya berharap aspek demokrasi dan transparansi dikedepankan agar tidak lagi terjadi parpol sempalan Partai Golkar pascamunas. “Apabila cara-cara tidak halal dilakukan, saya tidak menjamin Munas Partai Golkar menjadi malapetaka,” ujarnya mengingatkan. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham menilai, proses munas merupakan forum tertinggi yang harus dihormati seluruh kader partai berlambang beringin tersebut. Dalam hal pemilihan kandidat Ketum Partai Golkar, Idrus berharap tidak ada upaya untuk saling menjatuhkan antarcalon. “Jangan pernah di antara kita mengambil langkah-langkah menyimpang di antara aturan yang ada, apalagi saling intrik dan fitnah,” kata Idrus. Idrus menyatakan, para pemilik suara dalam munas bebas menentukan siapa pun kandidat yang dipilih. Karena itu, masalah bahwa kandidat yang terpilih berusia tua ataupun lebih muda bukanlah substansi. “Seperti Ceu Popong (Popong Otje Djunjunan, man­tan ketua DPR sementara, Red), itu 76 tahun saja bisa dipi­lih dan disenangi rakyat. Kalau regenerasi, ya silakan masya­rakat yang menentukan. Kalau sudah terpilih, meskipun umur­nya tidak muda, ya tentu kita menghormati pilihan-pilihan itu,” tegasnya. (bay/c17/fat)