Misi Indonesia Tercapai

BRISBANE - Misi Indonesia untuk menggolkan program pengembangan infrastruktur di emerging markets atau negara-negara berkembang akhirnya tercapai. Dalam pernyataan akhir para pemimpin G20, Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan, infrastruktur menjadi salah satu agenda utama yang menjadi prioritas. “Kami sepakat untuk membentuk Global Infrastructure Hub (Pusat Infrastruktur Global) di Sydney,” ujarnya dalam konferensi pers di Brisbane Convention and Exhibition Center (BCEC) kemarin (16/11). Menurut Abbott, Pusat Infrastruktur Global tersebut akan memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, swasta, perbankan, dan organisasi internasional dalam pengembangan infrastruktur. Kolaborasi itu dinilai sangat penting karena banyak negara yang memiliki keterbatasan anggaran, sehingga tidak bisa membiayai proyek infrastruktur. “Pemerintah Australia akan menjadi kontributor utama dalam Pusat Infrastruktur Global ini,” katanya. Selain negara-negara anggota G20, beberapa lembaga inter­nasional juga sudah me­nyatakan komitmen untuk men­dukung program infrastruktur. Beberapa negara seperti Inggris, Tiongkok, Arab Saudi, Selandia Baru, Korea Selatan, Meksiko, dan Singapura, bahkan sudah menya­takan siap membantu penda­naan Pusat Infrastruktur Global. Abbott menyebut, di bawah kepemimpinan Australia pada 2014 ini, G20 memang fokus mengejar pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu hanya bisa dicapai jika kualitas infrastruktur bagus. “Jadi, investasi infrastruktur harus didorong,” ucapnya. Sebagaimana diketahui, dalam berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa infrastruktur selalu menjadi titik lemah dalam struktur perekonomian Indonesia. Karena itu, satu-satunya jalan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi adalah mendorong pembangunan infrastruktur. “Misi ini yang kita usung di G20,” ujar Jokowi. Indonesia memang harus menggandeng swasta untuk mengembangkan infrastruktur. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut, butuh dana luar biasa besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam lima tahun ke depan, Indonesia setidaknya butuh USD 550,3 miliar atau sekitar Rp6.600 triliun. Masalahnya, Indonesia hanya mampu menganggarkan dana infrastruktur sekitar Rp206 triliun per tahun. Forum G20 yang merupakan kumpulan negara-negara dengan kue ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar tersebut mengeluarkan 21 communique atau keputusan bersama. Dari jumlah tersebut, tiga di antaranya terkait dengan infrastruktur. Kesepakatan penting lain yang dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi global dengan menambah hingga 2,1 persen pada 2018. Hal itu diproyeksi akan meningkatkan aktivitas ekonomi global hingga USD 2.000 triliun dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Untuk mendorong perdaga­ngan global, G20 juga sepakat untuk mengurangi tarif ekspor impor, menyederhanakan prose­dur kepabeanan, serta mengu­rangi hambatan dagang. G20 juga sepakat untuk meningkatkan investasi, per­dagangan, dan kompetisi bisnis yang adil, serta mendorong partisipasi perempuan dalam dunia kerja, hingga pengentasan kemiskinan. Salah satu kesepakatan krusial yang juga dicapai G20 terkait dengan sistem perpajakan internasional. Abbott mengata­kan, perusahaan mestinya membayar pajak di negara di mana mereka beroperasi. Ini menyikapi aksi profit shifting oleh perusahaan multinasional yang memindahkan labanya ke negara-negara tax haven atau surga pajak yang member­lakukan tarif pajak sangat rendah. “Jadi, nanti akan ada sharing informasi perpajakan antar negara G20,” katanya. G20 juga mengangkat isu korupsi. Menurut Abbott, korupsi akan mencederai pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pada akhirnya berdam­pak pula pada perekono­mian global. Dia me­nyebut, korupsi membuat para pelaku bisnis enggan mena­nam­kan investasi karena akan terjebak ekonomi biaya tinggi. Karena itu, G20 sepakat mendo­rong Anti-Corruption Action Plan 2015-2016. “Tidak akan ada safe haven (tempat yang aman) bagi pejabat korup,” tegasnya. Ketika ditanya secara khusus tentang komitmen kerjasama Australia dengan Indonesia, Abbott mengatakan bahwa Indonesia adalah mitra penting bagi Australia. Karena itu, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi pada Sabtu (15/11) lalu, dirinya sudah menya­takan siap bekerja sama dalam pengembangan infra­struk­tur di Indonesia. “Saya sudah berbicara khusus dengan Pak Jokowi, kami akan melan­jutkan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini,” ucapnya. Selain Abbott, kepala negara yang kemarin juga mengadakan konferensi pers di hari terakhir G20 adalah Barack Obama. Dalam kesempatan kemarin, Obama lebih banyak berbicara mengenai situasi politik dan ekonomi dalam negeri. Khusus untuk G20, dia menyebut pertemuan kali ini sudah menelurkan banyak hal positif yang akan membawa perekonomian dunia ke arah yang lebih baik. “Kita harus menyebar optimisme ini ke dunia,” ujarnya. Setelah Australia, pimpinan atau presidency G20 akan diserahkan ke Turki. Kemudian, pada 2016 akan dilanjutkan oleh Tiongkok. JOKOWI KEMBALI KE INDONESIA Presiden Jokowi kemarin resmi mengakhiri kunjungan kerja maraton ke tiga negara, yakni Tiongkok untuk forum APEC, Myanmar untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, dan Australia untuk G20. Sepanjang hari terakhir kemarin, selain menghadiri jamuan makan siang perpisahan dengan para kepala Negara G20, Jokowi pada pagi hari sempat menyambangi Hotel Gambaro, tempat Kanselir Jerman Angela Merkel menginap untuk mengadakan pertemuan bilateral. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas tentang potensi kerjasama dalam industri pertahanan, sektor maritim, serta penanggunalan terorisme, khususnya ISIS. Setelah itu, Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu di Brisbane Convention and Exhibiton Center (BCEC) untuk membicarakan potensi kerja sama perdagangan antara In­donesia dan Turki. Terak­hir, Jokowi mengadakan perte­muan bilateral dengan Presiden Perancis Francois Hollande, di antaranya memba­has investasi L’Oreal di Indo­nesia serta kerjasama dalam pe­ngembangan industri maritim, khususnya galangan kapal. Jokowi kemarin juga menyempatkan diri mengunjungi pelabuhan Brisbane untuk melihat fasilitas kantor dan pusat monitoring. Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi pelabuhan di sela-sela agenda KTT APEC di Tiongkok pekan lalu. Pesawat kepresidenan Indonesia membawa Jokowi dan rombongan sekitar pukul 16.00 waktu Brisbane dan dijadwalkan tiba di Jakarta tadi malam. Sebelum memasuki pesawat, Jokowi yang mengenakan batik merah dengan ramah melayani permintaan foto bersama beberapa petugas Security Details (semacam pasukan pengaman presiden di Indonesia), yang mengawalnya selama berada di Australia. Setelah menjalani agenda padat di tiga negara, siang ini Jokowi rencananya akan menggelar rapat kabinet. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, Jokowi akan mengumpulkan para menteri untuk menyampaikan hal-hal apa yang sudah disepakati dalam APEC, KTT Asean, dan G20. “Setelah itu, para menteri diminta langsung menindaklanjuti,” jelasnya. (owi/sof)