Jatah PKS Berkurang Menakertrans dan Menpora Aman

JAKARTA - Komposisi jatah kursi partai politik dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, mengalami perubahan. Dua dari enam parpol anggota koalisi mengalami pengurangan kursi, masing-masing satu kursi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Demokrat yang kehilangan dua pos, yakni, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (sebelumnya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mendapat ganti Kementerian Hukum dan HAM. Sementara PKS, harus melepas pos Kementerian Riset dan Tekonologi yang selama ini diduduki Suharna Surapranata. Meski sudah berkomunikasi dengan pimpinan partainya, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu sepertinya tidak memerhatikan ancaman dari PKS yang sempat mengultimatum akan menarik seluruh kadernya dari kabinet jika ada salah satu yang terkena reshuffle. Empat parpol anggota koalisi lainnya, yakni Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tidak berubah jatah kursinya. Mereka hanya mengalami pergantian personel atau pertukaran pos. Ada lima menteri yang berganti posisi dan tujuh muka baru yang masuk dalam kabinet hasil kocok ulang. \"Ini semata-mata untuk mewadahi kaum profesional yang tidak berasal dari parpol, sedangkan kaum profesional itu diperlukan untuk efektivitas kabinet ini,\" tutur SBY tentang alasan pengurangan jatah parpol itu, tadi malam. Saat mengumumkan hasil kocok ulang di ruang Kredensial, Istana Merdeka, SBY didampingi Wapres Boediono dan Mensesneg Sudi Silalahi. Pos yang ditinggalkan PKS dan Demokrat itu memang diisi wakil profesional. Mereka adalah muka lama di KIB jilid dua yang digeser, yakni Menpar dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu (sebelumnya Mendag) dan Menristek Gusti Muhammad Hatta (sebelumnya Menteri LH). \"Sesuai dengan kesepakatan koalisi, pengurangan dan penambahan, tentu presiden berkonsultasi dengan parpol bersangkutan,\" kata SBY. Presiden menjelaskan, lima dasar dan pertimbangan dalam melakukan penataan koalisi. Yakni, hasil evaluasi kinerja dan integritas, faktor the right man on the right place, kebutuhan organisasi, masukan dan aspirasi masyarakat, serta pertimbangan faktor persatuan dan kemajemukan. \"Tentu dengan tidak meninggalkan integritas dan kapasitas para calon menteri,\" katanya. SBY menyebut proses reshuffle berjalan sistemik dan akuntabel. \"Dalam arti kami rencanakan dengan baik dan kami pun mempertimbangkan berbagai faktor jadi bukan RBT, rencana bangun tidur,\" tuturnya. Meski menekankan integritas, reshuffle kali ini tidak menyentuh menteri-menteri yang kementeriannya tengah dilanda kasus korupsi. Yakni, Menakertrans Muhaimin Iskandar dan Menpora Andi Mallarangeng. Menanggapi hal itu, Mensesneg Sudi Silalahi berdalih dengan alasan pertimbangan hukum. \"Proses hukum sampai sekarang kan tidak ada yang menyatakan apakah Pak Andi dan Pak Muhaimin tersangka atau apa,\" kata Sudi usai pengumuman hasil reshuffle. \"Hanya sebatas jadi saksi dan sampai sekarang belum ada indikasi ke arah yang lebih jauh lagi,” imbuhnya. Dia juga menampik jika kasus di dua kementerian itu memengaruhi menurunnya citra pemerintah. Sudi meminta untuk melihat fakta yang dicapai pemerintah. \"Kenyataannya, kita melihat ada banyak hal positif, mari kita syukuri,\" ujar Sudi. Terkait dengan berkurangnya jatah Demokrat dan PKS, Sudi mengatakan, hal itu untuk kepentingan percepatan yang ingin dicapai dalam sisa tiga tahun pemerintahan. Sehingga, sebagai pengganti diisi dari kalangan profesional. Apakah PKS rela dikurangi jatah kursinya? \"Itu sudah melalui hasil konsultasi,\" jawab Sudi. Mantan seskab itu juga membantah berkurangnya jatah Demokrat dan PKS itu karena adanya bargaining tertentu. Sementara itu, dalam proses reshuffle, terdapat dua kementerian yang mengalami restrukturisasi fungsi. Selain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada juga Kementerian Pendidikan Nasional yang kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari DPR. Selain itu, tata ulang kabinet ini juga dibarengi dengan penunjukan sejumlah wakil menteri di sejumlah kementerian. Ada 13 wakil menteri baru yang ditunjuk selama proses reshuffle. Sebelumnya, sudah ada enam wamen, sehingga saat ini terdapat 19 wamen. SBY menegaskan, posisi wamen itu tidak termasuk anggota kabinet. \"Wakil menteri itu bukan anggota kabinet. Fasilitasnya pun tidak sama dengan fasilitas menteri. Mereka mendapatkan fasilitas setara eselon IA, sehingga tidak ada biaya berlebihan seperti dibicarakan masyarakat luas,\" katanya. Secara terpisah, Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky, tetap menganggap, penambahan 13 wamen baru akan tetap membengkakkan anggaran. Setidaknya, pos anggaran untuk belanja pegawai. \"Bagaimanapun akan ada anggaran fasilitas negara kepada wamen-wamen itu,\" kata Uchok, di Jakarta, kemarin (18/10). Dia mengungkapkan, salah satu contoh fasilitas yang diberikan negara kepada wamen adalah anggaran operasional. \"Itu pasti ada, dan meski tidak sebesar menteri, tapi tidak terlalu jauh,\" katanya. Dia lantas membeber, berdasarkan APBN 2010, rata-rata anggaran operasional untuk para menteri di KIB I yaitu sebesar Rp1,2 miliar per tahun, atau Rp100 juta per bulan. Anggaran tersebut di luar anggaran untuk jamuan tamu, pengadaan perlengkapan, operasional keprotokolan, rapat-rapat kerja, pengadaan mobil dinas, perjalanan dinas, rumah dinas dan lain-lain. \"Meski pasti tidak sama, tapi itu bisa jadi acuan, jika ada penambahan 13 wamen, maka untuk operasioal wamen saja bisa ada pembengkakan anggaran yang kembali harus ditanggung oleh rakyat sebesar Rp15,6 miliar setiap tahun,\" jelas Uchok. Dalam reshuffle kali ini, dua menteri yang belakangan santer dikaitkan dengan kasus korupsi yang terjadi di kementeriannya tetap \"selamat”. Yakni Menpora Andi Mallarangeng yang kementeriannya dihantam kasus suap Wisma Atlet. Kemudian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, yang kementeriannya didera dugaan kasus dugaan suap dana program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi. Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Hendardi, mengatakan SBY memang sengaja tidak mengganti sejumlah menteri dari partai politik sekalipun mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Sebagaimana diketahui, Andi Mallarangeng menjabat Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat, sedangkan Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum DPP PKB. \"SBY tetap ingin menggunakan mereka sebagai bentuk pencarian dukungan politik,\" kata Hendardi. Reshuffle kabinet kali ini, lanjut Hendardi, jelas hanya permainan SBY untuk persiapan jelang suksesi 2014. \"Meski SBY tahu dia tidak mungkin maju lagi sebagai kandidat, tetapi dia ingin agar kaki-kaki kekuasaannya tetap bercokol,\" sindirnya. ** TES KESEHATAN Sementara itu, empat nama yang menjadi menteri di KIB II, kemarin pagi, melakukan cek kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kelima nama itu adalah, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Menkumham Amir Syamsuddin, Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar, Menpera Djan Faridz, dan Kepala BIN, Marciano Norman. Kali pertama yang mendatangi RS di Jalan Abdurrahman Saleh itu adalah, mantan Bos PLN, Dahlan Iskan. Ditemani istrinya, Nafsiah Dahlan, dia melangkah tegap menuju ruang medical checkup RSPAD. Tidak lama kemudian menyusul Amir Syamsuddin, Letjen TNI Marciano Norman, Azwar Abubakar dan calon Menpera Djan Faridz. Seluruhnya menjalani tes, sedikitnya selama sempat jam. Sebelumnya, agar medical checkup itu berjalan dengan baik, mereka diminta untuk berpuasa terlebih dahulu sekurangnya delapan jam sebelum checkup. Sekitar pukul 11.30, Mantan Danpaspampres Marciano, keluar terlebih dahulu. Namun, dia tidak terlalu banyak membicarakan proses tes kesehatan tersebut. Kepada wartawan, dia mengakui memiliki hubungan \"khusus\" dengan Presiden SBY. Namun, disinggung apakah hal itu yang membuatnya naik jabatan menjadi Kepala BIN, dia tidak menjawab dengan tegas. Dia hanya menyebut kedekatannya berawal dari pekerjaannya sebagai Danpaspampres. \"Ya pasti dekat,\" ujarnya. Dia juga menyebut kedekatannya itu juga dikarenakan hubungan militer bahwa dirinya sebagai prajurit harus hormat dengan presiden selaku panglima tertinggi. Disinggung apakah keberadaannya untuk mengamankan SBY hingga 2014? Dia hanya tersenyum dan menjawab belum mau berkomentar sebelum dilantik menjadi Kepala BIN. Sekitar 30 menit kemudian, ganti Dahlan Iskan yang keluar ruang medical checkup. Dalam suasana yang cair, mantan orang nomor satu di PLN tersebut menjelaskan apa saja yang terjadi di dalam. Dia juga menggambarkan kedekatannya dengan alat-alat medis berkat pengalamannya operasi hati empat tahun lalu. Dahlan juga sempat bercanda dengan awak media. Dia mengatakan, kalau selama proses pemeriksaan dirinya disodori tes mengingat. Total 300 pertanyaan ditanyakan ke putera Magetan itu. Menurutnya, banyaknya pertanyaan, ada maksud tersendiri. \"Untuk menguji daya ingat, agar bisa ingat nasib rakyat,\" katanya lantas tersenyum. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan kondisi fisiknya saat ini. Dahlan mengatakan, bahwa dirinya sudah blak-blakan kepada dokter yang memeriksa di dalam. Termasuk empedu yang tidak lagi dimilikinya, dan hati milik orang lain. \"Limpa saya juga sudah dipotong sepertiganya,\" urainya. Tetapi, hasil operasi di Tiongkok itu, diakuinya tidak membawa masalah hingga kini. Sebab, Dahlan pernah ke Wamena Papua dengan banyak berjalan kaki, naik-turun gunung tanpa menyisakan masalah kesehatan. \"Telinga saya juga diperiksa, mungkin agar bisa mendengar suara rakyat dengan baik,\" jelasnya diikuti tawa. Meski demikian, siang itu, dia tidak mau sesumbar bakal lolos dari kesehatan. Sambil berlalu, dia mengatakan semuanya tergantung oleh dokter yang melakukan pemeriksaan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Dahlan Iskan menyebut peluang gagal cukup besar, karena dia adalah orang yang sakit. Cerita berbeda muncul dari Azwar Abubakar. Usai keluar dari ruang medical checkup, dia mengatakan, jika para dokter memberi tanda merah pada kondisi tubuhnya yang gemuk. Azwar yang saat itu datang dengan baju batik biru dan berpeci, menanggapinya dengan santai. \"Cuma disuruh kurangin gemuk,\" tuturnya. Dia sendiri berjanji kalau terpilih menjadi Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, dia akan mereformasi berat badannya. Khusus untuk hasil kesehatan fisik dan kejiwaan, mantan Plt Gubernur Aceh itu menjawab dengan mantap kalau kondisinya sehat. \"Tidak ada masalah,\" tegasnya. Untuk Amir Syarifuddin, juga tidak jauh berbeda. Kepada wartawan, dia mengaku kondisinya saat ini sehat wal afiat. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa usia sudah mulai memperlambat dirinya. \"Penyakitnya cuma satu. Sudah tua,\" katanya. (fal/dyn/pri)