Hari Pertama, 2.244 RTS Bisa Ambil PSKS

CIREBON - Sebanyak 2.244 rumah tangga sasaran (RTS) penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dari tiga kelurahan di Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon bisa mengambil Simpanan Giropos di Kantor Pos Cirebon, hari ini (25/11). Kemarin, pihak kantor pos sudah melakukan persiapan untuk pencairan dana tersebut. Ketua Satgas PSKS, Bambang Wijarnako mengatakan, pen­cairan dibagi ke dalam dua tempat. Untuk Kelurahan Lemah­wungkuk dan Panjunan bisa me­lakukan pencairan di Aula Kantor Pos Besar Cirebon di Cangkol. Sementara untuk kelurahan Kasepuhan, bisa melakukan pencairan di Lapangan Tenis Kantor Pos Besar Cirebon, Cangkol. “Memang kita bagi dua, untuk yang padat penerimanya di belakang (lapangan tenis, red), sementara yang lainnya di aula,” tuturnya. Dalam pencairan tersebut, pihaknya membangun tenda dan menyiapkan kursi tunggu. Setidaknya ada dua meja untuk melakukan verifikasi yang disiapkan dan juga juru bayar. Sehingga diharapkan, pencairan bisa berjalan dengan tertib dan lancar. “Kita siapkan sekitar 15 personel untuk pencairan ini,” lanjutnya. Warga yang hendak melaku­kan pencairan, kata dia, hanya perlu membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan KTP atau Kartu Keluarga. Setelah itu, akan dilakukan verifikasi. Bila sesuai, pencairan pun bisa segera dilakukan. Warga, kata dia, mendapatkan uang sebesar Rp400 ribu, untuk alo­kasi dana bulan November dan Desember. “Kita sediakan uang Rp400 ribu, namun peneri­ma bisa bila tidak ingin mengambil seluruhnya. Misal­nya mau sebagian dulu, sisanya nanti menjelang tahun baru. Itu sangat dimungkinkan,” bebernya. Yang terpenting, masih kata Bambang, bila warga memilih untuk mengambil uang simpanan tersebut beberapa kali, pencairan berikutnya baru bisa dilakukan setelah semua proses pencairan PSKS di Kota Cirebon rampung. “Jadi misalnya besok (hari ini, red) diambil Rp100 ribu dulu, nanti pencairan baru bisa dilakukan setelah pencairan masal sekota Cirebon ini rampung,” tuturnya. Bagaimana dengan Kabupaten Cirebon? Bambang mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih belum mendapatkan data dari Kantor Pos Pusat. Upaya koordinasi dengan pemerintah setempat pun belum dilakukan lantaran data belum ada. “Kita masih menunggu data, setelah itu baru kita koordinasi dan dicairkan,” tukasnya. (kmg)