Konsumsi Premium-Solar Bersubsidi Lampaui Kuota

SUMBER- Suplai bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Cirebon melampaui kuota yang ditetapkan. Kendati demikian, PT Pertamina tidak mungkin menghentikan pasokan mempertimbangkan gejolak sosial, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu lalu ketika masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. Melihat kondisi ini, Kepala SER 15 XV Pertamina wilayah III Cirebon, Ziko Wahyudi meminta masyarakat melakukan pengendalian penggunaan BBM. Kepada masyarakat yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi, diharapkan menggunakan pertamax atau pertadex. Sebab, ketika pemerintah pusat meminta untuk dikendalikan dan dihentikan, PT Pertamina akan mengikuti kebijakan tersebut. “Sekarang kondisi stok masih aman, jadi tidak akan ada penghentian suplai selama belum ada intruksi lebih lanjut dari pemerintah,” ujar Ziko, kepada Radar, Kamis (27/11). Konsumsi BBM yang sudah melampaui kuota ini, kata dia, tetap dilaporkan kepada pemerintah. Over kuota premium bersubsidi saat ini sudah 70 persen dan solar 20 persen. Kelebihan kuota ini sudah melewati tolaransi yang sudah ditentukan pemerintah. “Setidaknya over kuota ini dapat menghindari keresahan masyarakat,” ucapnya. Normalya, kata dia, kuota premium untuk wilayah Cirebon per hari sekitar 539 kilo liter dan solar 463 kilo liter. Di tahun 2015 mendatang, penentuan kuota ini harus dihitung ulang supaya suplainya tepat. Mengingat wilayah Cirebon ini kawasan perlintasan pantai utara yang dilalui kendaraan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur menuju Bandung dan Jakarta begitu juga sebaliknya. “Yang jelas Stok BBM kita banyak, tapi untuk yang BBM subsidi terbatas,” ucapnya. Dengan disparitas harga BBM bersubsidi dan nonsubsi yang tidak terlalu jauh, pihaknya mengimbau kepada kepada masayarakat untuk menggunakan BBM non subsidi seperti pertamax. Penggunaan pertamax justru akan memberi manfaat lebih. Jarak tempuhnya lebih jauh dibandingkan premium dan mesin lebih awet. Terkait permintaan dari sejumlah nelayan di Kecamatan Gebang untuk penambahan solar bersubsidi untuk solar packer dealer nelayan (SPDN), Ziko menjanjikan, Pertamina akan memfasilitasi keluhan dan usulan tersebut. Namun Pertamina akan lebih dulu koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. (sam)