Dewan akan Klarifikasi Anggaran ke Bali

KUNINGAN – Pasca menampung aspirasi para perangkat desa yang merasa cemburu atas keberangakatan para kuwu ke Bali, Komisi I DPRD akan menggelar rapat lanjutan. Kali ini, komisi I bakal menyoroti soal penggunaan anggaran untuk agenda tersebut. “Akan kami rapatkan untuk membahas langkah lanjutan, apabila penjelasan pejabat pengelola keuangan tingkat kabupaten tidak jelas mengenai masalah sumber dana, peruntukkan dana dan penggunaan dana serta terindikasi ada penyimpangan dari rencana,” tegas Ketua Komisi I, Yayat Ahadiatna SH, kemarin (2/12). Masalah ini, kata Yayat, merupakan sinyal kepada semua pengelola anggaran yang bersumber dari APBD baik tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, sampai kelompok masyarakat penerima dana. Semua harus super hati-hati dan jangan menyerempet bahaya dengan cara untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok sesaat. “Kami sepakat apabila ada penjelasan sejujur-jujurnya dari pemerintah atau instansi terkait. Karena muncul pengakuan berbeda dari para pihak yang terlibat,” tandasnya. Memperkuat ungkapan Yayat, salah seorang anggota komisi I, A Rusdiana SIP meminta agar para perangkat desa pun diberangkatkan. Ini menyusul adanya aspirasi dari para perangkat desa yang langsung mendatangi gedung DPRD pekan kemarin. “Untuk menghindari kecemburan sosial, kami meminta agar para perangkat desa pun diberangkatkan. Soal dana, itu terserah dari mana yang penting tidak ada kecemburuan yang nanti bisa mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di desa. Karena perangkat pun sama-sama sebagai ujung tombak,” pinta mantan Kuwu Cipedes Kecamatan Ciniru itu. Bicara dana operasional ataupun dana kinerja kuwu, Rusdiana mengatakan, perangkat desa pun memilikinya. Sehingga untuk berangkat ke Bali, mereka dapat menggunakan pos dana tersebut. “Perangkat desa juga kan punya dana kinerja, kenapa tidak pakai dana itu? Syukur-syukur dari pemda, sekali-kalilah,” ucapnya. Sementara itu, rombongan kuwu kloter pertama kini dalam perjalanan pulang. Salah satu dari mereka, terdapat Kuwu Mandirancan, Didi Asmadi, yang sempat berkomunikasi dengan Radar. Ia mengaku tercengang melihat perkembangan BUMDes di Desa Sanur Bali. “Di sana (Bali, red) ada LPD (lembaga perkreditan desa) yang saldonya mencapai Rp86 miliar. BPR Kuningan juga saya kira gak sampai segitu. Kemajuannya bagus dan kesadaran masyarakatnya juga tinggi,” ungkap Didi. Bersamaan dengan kepulangan para kuwu dari Bali, Selasa (2/12) para pejabat Pemkab Kuningan mayoritas berangkat ke Bandung. Mereka beramai-ramai ke Bandung untuk menghadiri pembukaan porpemda. Tak heran jika muncul penilaian dari beberapa kalangan, pemerintahan di Kuningan vakum lantaran ditinggalkan para pejabat strategis. Bupati Hj Utje Ch Suganda MAP dan Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi pun tidak ada di ruang kerjanya. Ketika dikonfirmasikan, Kabag Humas Setda, Drs Asep Budi Setiawan MSi membenarkan bupati berangkat ke Bandung. “Ibu Bupati malam ini rencana datang ke pembukaan porpemda di Gasibu. Rencana pulang lagi ke Kuningan. Pak Wabup di Kuningan dan Pak Sekda rapat di bappeda provinsi,” sebut Asep. Untuk kepala SKPD, lanjut dia, menurut informasi dari Korpri ada yang jadi ketua kontingen dan manajer kecabangan di porpemda. (ded)