HS Bakal Kembali ke RSUDGJ

Staf pun Ikut Kasak-kusuk KESAMBI – Masih ingat dengan maraknya pemberitaan kasus dugaan calo CPNS di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati (RSUDGJ) tahun 2012 lalu yang menyeret nama Hasan Sadeli (HS)? Ya, HS yang saat itu menjadi salah satu pejabat teras di RSUDGJ “terpaksa” harus dimutasi. Setelah lama keluar dari rumah sakit, kini nama HS kembali disebut-sebut akan menduduki jabatan empuk di rumah sakit milik Pemkot Cirebon itu. Informasi yang beredar, HS akan menggantikan posisi Drs Yayat Sudaryat sebagai Wakil Direktur Bidang Umum RSUDGJ. Sementara Yayat sendiri akan promosi menjadi Kepala Bagian Perekonomian Setda yang kemungkinan bakal ditinggalkan Drs Agus Mulyadi MSi. “Akan ada perombakan besar di sana (RSUD Gunung Jati). Yayat akan kembali ke setda, penggantinya antara Hasan Sadeli atau Dalhari,” terang sumber Radar, Kamis (4/12). Dalhari SH, saat ini menjabat Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setda Kota Cirebon. Sebelumnya, dia pernah memiliki pengalaman sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan. Sementara, H Hasan Sadeli SKP MARS saat ini menjabat Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan BPMPPKB. Hasan Sadeli sudah 26 tahun berkarir di RSUD Gunung Jati. Seluruh ruangan dan jenis pekerjaan di RSUD Gunung Jati, pernah dijalaninya. Ditambah, pendidikan Hasan Sadeli berlatar belakang kesehatan dan S-2 administrasi rumah sakit. “Dalhari lebih berpeluang sebagai Kepala Kantor Damkar,” ucap sumber tersebut. Sementara, Yayat Sudaryat akan kembali ke Setda menggantikan kursi Kepala Bagian Perekonomian yang saat ini dijabat Agus Mulyadi. Namanya bersaing dengan Kepala Bagian Perlengkapan Kadini SSos dan Kepala Bidang Penganggaran DPPKD Iing Daiman SIP MSi. “Yayat antara kembali ke setda atau menjadi sekretaris. Melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, bisa juga sebagai kepala Kantor Kesbangpol,” tukasnya. Namun, formasi tersebut masih mungkin berubah. Sesuai dengan arah kebijakan wali kota. Karena promosi dan rotasi eselon tiga dan empat ada pada kebijakan wali kota. Sementara, meskipun diliputi ketidakpastian pengumuman mutasi karena wali kota sedang sakit, namun di internal PNS tidak pernah berhenti untuk melakukan kasak-kusuk. Tidak hanya eselon IV hingga eselon II, setingkat staf juga tidak kalah agresifnya kasak-kusuk untuk mendapatkan promosi. Salah seorang PNS yang posisinya sebagai staf kepada Radar, terang-terangan  ingin mendapatkan promosi eselon IV. Meskipun kenaikan golongannya masih beberapa bulan lagi sebagai syarat mendapat promosi, dirinya juga melakukan pendekatan ke bagian mutasi. Hanya saja, sampai sekarang dirinya belum mendapatkan kepastian bisa tidaknya mendapatkan promosi. Tidak cukup di situ, dirinya mengklaim diminta mengisi posisi eselon IV oleh salah satu pejabat eselon III karena dianggap mampu menggantikan anak buahnya yang tidak bisa mengerjakan tugas secara optimal. “Ke BKD sudah, pengennya mutasi nanti bisa masuk,” ujarnya. Meskipun belum ada kepastian, dia akan berjuang keras untuk bisa mendapatkan promosi eselon IV. Baginya, mutasi itu tidak ubahnya seperti politik yang setiap detik bisa berubah. Hari ini si A diplot di posisi tertentu, dalam hitungan jam atau menit posisinya bisa bergeser. Karenanya, baginya masih ada waktu untuk terus menembus obsesinya menjadi eselon IV, paling tidak di tempat kerjanya saat ini. Bahkan dirinya juga melobi salah satu pejabat eselon di lingkungan Setda untuk bisa membantu supaya dirinya mendapatkan promosi. Sekda Drs Asep Dedi MM mengakui akan banyak yang terkena rotasi pada mutasi kali ini, disebabkan perubahan SOTK yang baru, termasuk eselon III dan eselon IV di lingkungan setda. Namun demikian, Asep Dedi enggan menjelaskan rinci nama-nama yang bakal dimutasi. Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Cirebon Mohammad Abdullah MA mengatakan, dewan tidak terlibat dengan proses dan keputusan mutasi. Namun, sebagai mitra kerja utama eksekutif Pemkot Cirebon, DPRD Kota Cirebon mengharapkan agar mutasi nanti berjalan secara profesional tanpa kepentingan maupun tidak bersifat transaksional. “Lebih baik menempatkan pejabat di tempat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kinerja. Karena pekerjaan yang dikuasai akan lebih berkembang,” ujarnya. Politisi PKS itu mengingatkan para pejabat di lingkungan Pemkot Cirebon, agar melakukan mutasi secara profesional dan obyektif. Artinya, aturan yang ada dalam proses mutasi, harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa terlewat. Sebab, dengan tetap mengacu pada aturan main, pejabat yang dihasilkan akan mampu memberikan yang terbaik dengan kualitas masing-masing. Hal ini menjadi penting, kata Abdullah, karena menyangkut kinerja pejabat yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika pejabat yang dihasilkan dalam mutasi nanti berdasarkan kompetensi yang baik, dia yakin pelayanan kepada masyarakat meningkat. Begitupula sebaliknya. Dalam hal ini, ujar Abdullah, profesionalitas unsur terkait yang merumuskan dan menentukan mutasi jabatan, perlu dikedepankan demi mendapatkan pejabat dengan tingkat profesionalitas dan kemampuan memadai. “Jangan sampai, pengangkatan atau promosi dalam mutasi berdasarkan asas suka tidak suka, faktor kedekatan atau bahkan cenderung transaksional. Kalau itu terjadi, merusak tatanan sistem mutasi,” tukasnya. (ysf/abd)