Penanggulangan Bencana Tidak Fokus

Libatkan Seluruh SKPD, Siapkan Anggaran Rp9 Miliar SUMBER– Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mengeluarkan surat edaran yang diberikan pada seluruh kepala SKPD, maupun stake holder melalui satuan pelaksana (satlak) Kabupaten Cirebon, agar melakukan langkah antisipasi bencana di musim penghujan ini sesuai dengan tupoksi masing-masing. “Kabupaten Cirebon belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sehingga satlak yang bertanggungjawab melakukan penanganan bila terjadi bencana,” ujar Sekretaris I Satlak, Zaenal Abidin, kepada Radar, Sabtu (6/12). Zaenal mengakui, tidak adanya BPBD mengakibatkan penanggulangan bencana tidak terfokus. Pembentukan badan khusus bencana sebenarnya telah diwacanakan, namun terbentur keterbatasan anggaran. “Kami sudah mengusulkan dibentuk BPBD, namun memang memerlukan anggaran besar untuk operasional dan kepegawaiannya. Untuk sementara ini dibentuk satlak bencana,” tuturnya. Setelah terbentuk, kata dia, satlak saat ini tengah bersiap menghadapi kemungkinan bencana yang disebabkan musim penghujan. Sebagai daerah dataran rendah, banjir dan longsor menjadi ancaman serius. Langkah persiapan penanggulangan bencana tersebut seperti, berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah serta seluruh camat untuk melakukan persiapan. Prosedur penetapan standar penanggulangan bencana pun telah tersusun. “Secara keseluruhan kami telah melakukn persiapan penanggulangan bencana. Bukan berarti kami menunggu datangnya bencana, namun langkah persiapan untuk menekan angka risiko yang ditimbulkan pada saat dan pasca bencana,” kata Zaenal. Menurut Zaenal, Satlak Bencana telah menyusun proyeksi kader penanggulangan bencana di setiap kecamatan dan desa. Diantaranya menetapkan daerah alternatif pengungsian, hingga membuat peta kawasan rawan bencana. Setidaknya ada lima kecama­tan yang termasuk rawan benca­na yakni Gegesik, Susu­kan, Waled, Pabedilan dan Sedong. Dalam satlak ini, seluruh OPD tergabung dan turut serta terjun di setiap tejadi bencana. “Seluruhnya, termasuk dinas pendidikan kalau ada sekolah yang rusak atau anak sekolah yang tidak bisa bersekolah. Kemudian dinas sosial, dinas kesehatan dan yang lainnya. Di Kecamatan Waled itu ada pemukiman yang berada lebih rendah dari sungai, itu menjadi ranah DPSDAP (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan) untuk membantuk tanggul,” ungkapnya. Bencana di Kabupaten Cirebon, kata dia, terbilang dalam kategori bahaya rendah. Seperti halnya banjir di Kecamatan Gegesik yang biasanya surut dalam hitungan jam. Sedangkan longsor masih bisa ditanggulangi. Hanya saja kerugian material yang disebabkan seringkali sangat tinggi. Terkadang bencana menimpa lahan produktif. “Tahun lalu banjir di kita itu sebenarnya kiriman dari Indramayu kemudian langsung surut kurang dari sehari. Tapi memang menggenangi sawah, itu yang jadi masalah karena memang dataran rendah,” kata dia. Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Tambak Mohamad Saleh menyatakan, anggaran untuk penanggulangan bencana tersedia. Hanya saja tidak terfokus namun termasuk dalam dana yang tidak terencanakan. Dana tersebut diperuntukan saat keadaan darurat. “Nilainya ada dua yakni Rp1,9 miliar untuk darurat berskala kecil dan Rp9 miliar untuk skala besar. Dana bisa digunakan jika ada penetapan tangap darurat dari kepala daerah dalam hal ini bupati. Namun sejauh ini dana belum digunakan,” ucapnya. (sam)