Anggaran Pendataan Rawan Penyimpangan

SUMBER– Pendataan penduduk yang dilakukan banyak instansi membuat potensi penyimpangan anggaran sangat tinggi. Ketua DPRD, H Mustofa SH tidak menampik hal tersebut. “Pendataan itu perlu dilakukan oleh satu OPD saja yakni bappeda, jadi OPD lainnya tidak mesti melakukan pendataan lagi. Kalau tetap melaksanakan pendatataan saya yakin tidak akan sama hasilnya. Di sinilah akan terjadi kerawanan penyimpangan anggaran,” ungkap Mustofa, kepada Radar, Rabu (10/12). Mustofa mengaku, sangat mengapresiasi langkah Kejaksaan Negeri Sumber dalam mengungkap kasus tidak pidana korupsi di masing-masing OPD. Apalagi bila sampai terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran dan pelakunya dihukum. “Memang, kasus pemotongan di disdik tidak ada yang melaporkan ke lembaga DPRD, jadi kami tidak tau kalau ada kasus pemotongan. Tapi, kejadian ini harusnya menjadi perhatian semua OPD,” tuturnya. Terkait program bantaun siswa miskin (BSM) yang diduga dilakukan pemotongan dan tidak tepat sasaran, tentunya menjadi ke prihatinan tersendiri, karena telah merampas hak mereka yang mestinya mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Sebagai lembaga DPRD kami menghormati hasil investigasi kejaksaan negeri sumber soal pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan oleh dinas pendidikan,” tukasnya. Harusnya BSM itu mesti diterima langsung oleh siswa. Sebab, mereka yang berhak menerima. Mustofa juga menyoroti bantuan oprasional sekolah (BOS). BOS sering kali tidak transparan dan penggunaannya diatur sepenuhnya oleh kepsek. “Harusnya ada transparansi anggaran, biar tidak bermasalah,” tuturnya. Sementara itu, meski Kejakasaan Negeri Sumber sedang menyoroti kasus dugaan penyimpangan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Sekretaris daerah Drs H Dudung Mulyana MSi berharap tidak ada temuan tindak pidana korupsi. Apalagi, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Silakan saja proses, itu kan baru dugaan. Yang penting tolong junjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ucapnya. Saat disinggung ketika kasus tindak pidana korupsi mulai merambah ke sejumlah OPD di Kabupaten Cirebon, Dudung mengaku, belum bisa bicara banyak. “Saya belum lihat sampai ke arah sana,” ucap dia. (sam)