KEJAKSAN- Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Cirebon kemarin (16/12) nampak sia-sia. Niat untuk membahas status lahan yang selama ini menjadi masalah di kawasan Prujakan, pihak PT KAI Daop 3 Cirebon justru tidak hadir. PT KAI sendiri merupakan kunci dari persoalan ini. Anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, mengatakan, rapat yang digelar akhirnya tidak efektif. Pria yang akrab disapa Andru ini pun sangat menyayangkan ketidakhadiran PT KAI. \"Ini sebenarnya urgen. PT KAI berencana menggusur PKL, sementara status lahan belum jelas,\" tuturnya. Maka dari itu, masih belum jelasnya status lahan di kawasan Prujakan itu membuat dirinya meminta pimpinan DPRD untuk segera membuat surat pada PT KAI. Surat tersebut berisi penundaan pelakukan penggusuran PKL. Bahkan rencananya hari ini surat tersebut sudah dilayangkan ke PT KAI. \"Surat itu harus segera dibuat. Saya sudah sampaikan pada pimpinan karena ini menyangkut masyarakat kecil,\" tuturnya. Anggota Komisi A lainnya, Drs Yayan Sopian MSi juga meminta dilakukan penangguhan penggusuran para pedagang. Sebelum status tanah tersebut jelas. Bila dipaksakan, dikhawatirkan ada gejolak dan ketegangan di masyarakat. \"Dalam pembahasan tanah ini harus PT KAI harus bisa menunjukan data resmi mengenai tanah tersebut. Agar masalah ini bisa diselesaikan secara baik,\" tuturnya. Sementara Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cirebon, Eddy Pramudie, mengatakan untuk menyelesaikan persoalan batas tanah yang saling klaim ini harus dibuktikan dengan tanda kepemilikan tanah. Dalam rapat selanjutnya, Eddy berharap semua pihak bisa menunjukkan surat atau sertifikat. \"Nanti kita akan menguji semua data baik itu PKL, Pemkot atau KAI sendiri,\" tuturnya. Terpisah, Manager Corporate Communication PT KAI Daop 3 Cirebon, Gatut Sutiyatmoko, mengatakan ketidakhadiran PT KAI dalam RDP DPRD bukan tanpa sebab. Hal itu dikarenakan RDP bersamaan dengan sidang di PN Cirebon terkait aset tanah. \"Dan yang didisposisi pimpinan baik untuk menghadiri panggilan PN ataupun RDP dengan dewan pihaknya sama,\" tuturnya, kemarin (16/12). Namun Gatut mengaku sudah mengkonfirmasikan ketidakhadiran PT KAI dengan pihak Komisi A DPRD. \"Rencananya nanti akan dijadwalkan pertemuan lagi pekan depan,\" tuturnya. (kmg)
Kategori :