9 Daerah Perbatasan Kerja Sama Kesehatan

KUNINGAN - Para kepala Dinas Kesehatan dari sembilan kota/kabupaten yang tergabung dalam Badan Kerja sama Antar Daerah (BKAD) Kunci Bersama, melakukan penandatanganan perjanjian kesepemahaman bidang kesehatan di Hotel Prima Resor, Sangkanurip, Jumat (19/12). Sembilan daerah itu Kuningan, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Ciamis, Cilacap, Banjar, Brebes, Majalengka dan Pangandaran. Ketua BKAD Kunci Bersama H Aang Hamid Suganda menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan wujud keseriusan kerja sama daerah perbatasan dalam hal meningkatkan derajat kesehatan warganya. “Dengan telah disepakatinya kerja sama di bidang kesehatan, maka ada kemudahan bagi masyarakat di daerah perbatasan untuk mengakses pelayanan kesehatan, meski bukan masuk wilayah administrasi daerahnya,” terang mantan Bupati Kuningan dua periode ini. Secara fungsi sosial, ekonomi dan budaya, masyarakat di daerah perbatasan sebenarnya telah terjalin hubungan dan interaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi karena konsekuensi pemisahan wilayah, membuat gerak langkah mereka terbatas untuk memenuhi kebutuhan akan hak hidupnya. Termasuk akses pelayanan kesehatan yang terjangkau. Maka perjanjian antar kepala Dinas Kesehatan tersebut, merupakan bagian dari implementasi kerja sama daerah Kunci Bersama di bidang kesehatan. “Ini tentu bisa segera ditindaklanjuti dengan melakukan berbagai program atau kegiatan yang bisa menunjang terwujudnya masyarakat sehat sejahtera,” katanya. Aang menyebut, beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Seperti peningkatan kualitas pelaya­nan di puskesmas hingga pembangunan pelayanan kese­hatan seperti rumah sakit. “Saya juga siap untuk men­jadi penghubung dengan pe­merintah. Baik provinsi mau­pun pusat, jika memang diper­lukan untuk pemenuhan pembangunan sarana dan prasarananya,” imbuh Aang. Sementara, Bupati Kuningan Utje Ch Suganda mengapresiasi realisasi kerja sama bidang kesehatan daerah perbatasan tersebut. Sehingga bisa mewu­judkan pelayanan kesehatan yang merata. Dari kerja sama tersebut, kini masyarakat di daerah perbatasan bisa de­ngan mudah mendapatkan pe­la­yanan kesehatan tan­pa terkendala prosedur administrasi wilayah. “Semoga menjadi solusi bagi masyarakat di daerah perbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan terjangkau. Juga semoga dari kerja sama ini bisa menangani masalah kesehatan. Seperti penyakit menular, wabah, sanitasi hingga KLB,” sebut Utje. (tat)