HMI Ontrog Kantor Bupati

Optimalisasi Reformasi Birokrasi KUNINGAN - Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kuningan, mendatangi Kantor Bupati, Rabu (26/10), pukul 10.00. Mereka berunjuk rasa menuntut optimalisasi reformasi birokrasi. Meski sempat membuat Jalan Siliwangi, depan Pendopo Setda, padat, namun aksi berjalan tertib. Setengah badan jalan diambil alih untuk berorasi beberapa perwakilan yang tergabung dalam organisasi mahasiswa terbesar itu. Tak lama kemudian, massa merangsek masuk halaman Pendopo. Di pendopo, massa lantas dipersilahkan untuk berdialog di Aula Dinas Pendapatan (Dispenda). Mereka diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan, Drs H Yosep Setiawan MSi dan Asda III Drs Uus Kusnandar. Ketua HMI Cabang Kuningan, Tatang Somantri, menyatakan, reformasi birokrasi hakikatnya merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan. Terutama berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. “Maka jelas, ketika terjadi kesenjangan aparatur pemerintahan perlu ada reformasi birokrasi,” tandasnya. Begitu ketika ada persoalan pejabat kata Tatang, seharusnya bupati tidak menutup-nutupi, apalagi sampai melindungi. Ia menilai sejauh ini bupati telah melindungi para pejabat bermasalah. “Tegakkan supremasi hukum seadil-adilnya dan tidak pandang bulu. Ini agar reformasi birokrasi bisa terwujud secepatnya,” pinta dia. Lebih jauh Tatang menilai, pejabat bermasalah selalu dilindungi dengan mutasi. Saat bertugas di sebuah dinas diketahui tidak benar, maka dipindahkan ke dinas lain tanpa ada hukuman. Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi, memahami betul aspirasi para aktivis HMI. Ia menilai aspirasi itu untuk kebaikan. Namun, Ia perlu mengingatkan bahwa proses reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kuningan masih terus bergulir. Tapi reformasi birokrasi tidak bisa 2-3 tahun langsung beres, sebab ada tahapan-tahapannya. “Kami tidak bisa secara instant melaksanakan reformasi birokrasi. Harus ada tahapannya,” jelas Yosep. Menurut dia, reformasi birokrasi berawal dari penataan kelembagaan, penyebaran pegawai secara merata sesuai kompetensi, penegakan disiplin hingga muncul tingkat kepuasan masyarakat. Selanjutnya Yosep membantah melindungi pejabat bermasalah dengan cara mutasi. “Itu tidak benar juga. Mutasi dilakukan jika pejabat dalam sebuah dinas lemah, maka kita ganti. Penggantinya tentu harus lebih baik dari pejabat sebelumnya,” terangnya. Dikatakan Yosep, tidak semua pejabat bermental korup. Meskipun ada, hal itu domain aparat hukum, bukan domain pemerintah daerah. Namun pihaknya pun tidak tinggal diam. Banyak pejabat bermasalah kini sudah dihukum, mulai hukuman berat, sedang dan ringan. Bahkan sebagian diberhentikan. “Itu bukan sebatas bicara. Silahkan cek datanya di BKD, bahkan sudah dipublish media. Itu semua untuk reformasi birokrasi,” tandasnya. Setelah berdialog dan menyampaikan aspirasinya kepada Sekda, belasan aktivis HMI kemudian membubarkan diri dengan tertib. (tat)