5 Bandara Diinvestigasi

KEMENHUB terus melakukan audit internal atas insiden terbangnya AirAsia QZ8501. Hasil investigasi itu nantinya akan diumumkan pada hari Jumat (9/1) pekan ini. Saat ini baru 40 persen data yang masuk ke Dirjen Perhubungan Udara. Kepastian itu disampaikan oleh Direktur Angkutan Udara Kemenhub Mohammad Alwi kemarin (7/1). Menurut Alwi, sampai saat ini tim audit yang diketuai oleh inspektorat jenderal Kemenhub masih berada di lapangan. “Masih 40 persen data yang kami kumpulkan,” jelasnya. Mantan Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Juanda itu mengatakan, ada lima bandara yang diperiksa oleh tim investigasi. Yakni Bandara Kualanamu Medan, Soekarno Hatta Jakarta, Juanda Surabaya Jawa Timur, Hassanudin Makasar Sulawesi Selatan dan Ngurah Rai Denpasar Bali. Dalam pemeriksaan tersebut, tim melakukan investigasi di empat instansi. Yaitu Air Traffic Controller (ATC) di bandara, pe­ngelola bandara, maskapai dan Otoritas Bandara (Otban). Untuk ATC, tim tersebut melihat bagaimana petugas melayani pilot di udara. Selain itu mereka juga melihat bagaimana petugas memberikan izin terbang. Sedangkan untuk bandara, apakah pihak bandara menerima surat tembusan surat izin penerbangan dari tiap maskapai. Dia melanjutkan, untuk maskapai yang dilihat adalah surat izin penerbangannya. Ada apa tidak. “Untuk otban, kami melihat pengawasannya,” ujarnya. Namun, dia tidak mau membe­berkan penelusuran yang sudah dilakukan oleh tim. Pasalnya, hasil audit itu akan dibawa ke Kemenhub untuk diperiksa kembali. “Mungkin hari ini sudah 100 persen. Tapi untuk hasil kami belum bisa mem­beri tahu. Sabarlah,” paparnya. Sebelumnya, Kemenhub sudah mencopot tujuh pejabat. Kepala Bidang Keamanan dan Kelaikan Angkutan Udara merangkap unit kerja pelaksana slot time di otoritas bandara wilayah III surabaya. Kedua adalah Principal Operatian Inspector (POI) yang bertugas di AirAsia. Di setiap maskapai Kemenhub mempunyai satu orang POI. Tak hanya di Kemen­hub, penonaktivan karya­wan juga dilakukan di PT Angkasa Pura (AP) I Cabang Juanda dan Perum Air Navigation (Air Nav) Indonesia. Untuk Air Nav ada tiga karyawan. Yakni GM air nav surabaya, manajer Air Traffic Service (ATS) Operation Surabaya, dan Senior Manager Air Traffic Flow Management (ATFM) dan ATS kantor pusat perum Air Nav. Sedangkan di PT Angkasa Pura I, ada dua orang yang di mutasi. Yakni Departemen Head Operation PT AP I cabang bandara Juanda dan Section Head AMC PT AP I Juanda. Dari pejabat yang dicopot itu, ada dua berasal dari Juanda. Sebelum menjabat Direktur Angkutan Udara, Alwi menjabat sebagai Kepala Otoritas Bandara Wilayah III Juanda. Kemungkinan besar, Alwi mengetahui praktik mafia penerbangan di bandara yang terletak di Sidoarjo itu. Menanggapi itu, Alwi mengaku, saat memimpin, Otban Juanda tidak ada masalah. Malah, Otban Juanda menjadi yang terbaik dari 68 instansi yang lain. “Tidak, saat saya pimpin selama dua tahun tujuh bulan, Otban Juanda menjadi yang terbaik. Itu apes aja,” jelasnya. Dia menambahkan, mutasi atau penonaktifan itu hal yang biasa. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap untuk diperiksa. “Namanya PNS harus siap di mutasi di mana saja,” paparnya. Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi (Kapuskom) Kemenhub JA Barata mengata­kan tujuh pejabat yang di non-aktifkan belum tentu bersalah. Namun, dalam menjalankan tugasnya diduga berperan dalam lolosnya AirAsia QZ8501. Saat ditanya dari eselon berapa tujuh karyawan itu, Barata enggan menjkawab. “Saya tidak tahu,” ucapnya. Sementara Menteri Perhu­bungan Ignasius Jonan angkat bicara soal kebijakan tarif batas yang dianggap merupakan penumpang pesawat kategori low cost carrier (LCC). Dia menyebut kebijakan itu justru menyelamatkan keuangan airline agar tak ada faktor kenyamanan dan keselamatan yang dikurangi. “Saya tak mengatakan LCC itu mengurangi standar keselamatan. Diaturan kita tak ada istilah LCC itu,” elak Jonan saat mendatangi Posko Basarnas di Lanud Iskandar Pangkalan Bun, kemarin. Dia meminta Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) mengirimkan surat ke Kemenhub atas keberatan tarif batas bawah tersebut. “Silakan YLPK mengatasnamakan konsumen mengirimkan surat keberatan, nanti saya jawab. Tapi ini yang keberatan kok Airlinesnya, ada apa ini,” katanya. Menurut dia empat bulan lalu tarif batas bawah sempat 50 persen. Dia menyebut justru kebijakan ini memberikan ruang terhadap keuangan airline untuk mempertahankan pelayanan dan keselamatan armadanya. Menurut dia saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah, bahkan hingga tembus 25 persen. “Itu airlines bisa menjamin rupiah akan menguat dalam waktu singkat ? Kenapa saya patokannya rupiah? Ya karena bisnis ini (airlines) semuanya berkaitan dengan mata uang asing,” jelasnya. Jonan menyebut banyak biaya penerbangan yang harus dikeluarkan airlines dalam mata uang dolar. Misalnya biaya peralatan, perawatan hingga jasa kebandaraan yang harus dibayarkan. “Kalau nilai tukar rupiah melemah apa semuanya gak ikutan naik? Nanti kalau rupiah menguat tarif batas bawah ini juga bisa diturunkan,” jelasnya. Tarif kereta api dijadikan contoh oleh Jonan. Mantan Dirut PT KAI ini mengatakan saat ini tiket kereta api argo jurusan Jakarta-Surabaya saja dijual diharga lebih dari Rp400 ribu masih laku. Padahal perjalanannya butuh waktu 9-10 jam. “Coba bandingkan dengan pesawat. masak mereka jual Rp500 ribu-Rp 600 ribu saja takut gak laku,. ujarnya. Dia balik bertanya kalau tiket pesawat di bawah kereta api, aspek apa yang kira-kira akan dikorbankan. Namun dia mengelak saat disebut curiga bahwa aspek keselamatan yang akan dikurangi oleh airlines. “Bukan curiga, tapi saya ini membantu supaya layanan dan jaminan keselamatan itu terjaga,” elakanya. Menurut Jonan bisnis aviation termasuk margin errornya harus nol. Berbeda dengan kereta api. “Kereta api itu mesin mati, berhenti saja gak masalah. Tapi kalau pesawat itu risikonya besar sekali, mereka juga menghadapi cuaca,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Jonan juga berjanji akan meningkatkan pengawasan segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis airlines. “Sebenarnya SOPnya sudah ada, tinggal konsistensinya saja. Misalnya izin rute yang ternyata banyak dilanggar, maka dari itu kami saat ini sedang lakukan investigasi,” paparnya. Jonan tetap bersikukuh mengenai izin rute AirAsia Surabaya-Singapura yang disebut tak ada untuk hari Minggu. Meskipun di Singapura sendiri izin tersebut terdaftar. “Bisa saja di sana ada izin di negara kita tidak ada. Sebab izin di negara kita memang harus sampai Kementerian Perhubungan,” paparnya. Dia tetap bersikukuh apa yang dilakukan AirAsia itu melanggar aturan. ”Kalau di Singapura ada iziinya, terus apakah kita harus nurut mereka? Sejak kapan kita harus nurut sama Singapura ?,” ujarnya. Dia juga masih ngotot bahwa pemilik AirAsia, Tony Fernandes telah mengakui kesalahannya. “Kalau dia membantah, itu ada email dari dia,” pungkasnya. (gun)