Bright gas dan ease gas Jarang Peminat KUNINGAN - Wancana mengenai larangan PNS menggunakan gas bersubsidi yakni gas 3 kilogram atau gas melon, disambut baik oleh anggota DPRD Kuningan. Namun, untuk menerapkan aturan itu harus dibarengi dengan ketersedian gas 12 kilogram di pasaran. “Saya sambut baik rencana itu. Tapi harus melihat dulu kenyataan di lapangan. Sebab, ketika aturan itu diterapkan ternyata di lapangan belum siap, maka akan terjadi konflik,” ucap Maman Wijaya, anggota DPRD fraksi PAN kepada Radar, kemarin (12/1). Sebagai contoh, ketika PNS atau warga yang berpenghasilan di atas Rp1,5 juta dilarang menggunakan gas subsidi, tapi ternyata gas 12 kilogram kosong, tentu akan ramai yang membicarakannya. Bahkan bisa terjadi rebutan. Di sisi lain, lanjut Maman, warga ingin mentaati aturan. Tapi di satu sisi butuh untuk kebutuhan memasak. “Kejadian ini jangan sampai terjadi. Untuk itu harus didata ketersedian gas 12 kilogram dikalikan dengan jumlah warga yang mampu,” pesannya. “Jangan sampai sudah terjadi konflik baru sadar. Tapi, lihat dulu bagaiman di lapangan mengenai ketersedian gas,” ucap anggota dewan yang meniti karir dari kepala desa itu. Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kuningan, H Dede Ismail berencana akan memanggil Hiswana Migas Korda Kuningan terkait kelangkaan gas melon akhir-akahir ini. Pihaknya akan menanyakan penyebab utama kenapa gas sulit didapat. “Pemkab Kuningan sendiri seharusnya bekerja keras dalam mengatasi hal ini karena gas berhubungan dengan hajat hidup orang banyak,” sebut anggota dewan dari Partai Gerinda itu. Terpisah, Kepala Cabang Rejeki Indo Alam Azis Adinugraha menyebut, untuk mengantisipasi kenaikan harga gas LPG (baca: elpiji) 12 kilogram, pihak Pertamina menyediakan gas ukuran 12 kilogram dengan nama bright gas dan ease gas. Namun, meski murah tapi gas jenis itu kurang diminati warga. “Dari pada pindah ke gas 3 kilogram lebih baik ke bright gas dan ease gas yang harganya hanya Rp125 ribu. Tapi, ternyata kurang diminati, padahal promosi sudah gencar dilakukan,” ucap Azis. Dikatakannya, untuk dua jenis gas ini di tiap agen stoknya tersedia sehingga bisa menutup harga gas elpiji yang menembus Rp136 ribu. Mengenai gas elpiji, dalam sehari bisa menyalurkan gas 12 kilogram sebanyak 225 tabung dan paling sedikit 178 tabung. Sementara itu, hingga saat ini warga masih kesulitan mencari gas melon. Ketika gas dikirim oleh agen langsung diserbu oleh konsumen. “Meski saya memeroleh gas namun harus mencari ke beberapa pangkalan terlebih dahulu,” ucap Ajat Sudrajat, warga Kecamatan Kramatmulya. (mus)
DPRD Larang PNS Pakai Gas Melon
Selasa 13-01-2015,09:00 WIB
Editor : Harry Hidayat
Kategori :