Saling Lempar Tanggung Jawab

Soal Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten CIREBON - KONI Kabupaten Cirebon sepertinya hendak lempar tanggung jawab terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab). Dengan alasan anggaran minim, KONI merasa tidak akan cukup untuk melaksanakan multievent olahraga terbesar di Kabupaten Cirebon itu. Makanya, KONI melemparkan tanggung jawab itu kepada Disbudparpora Kabupaten Cirebon. Keengganan KONI menggelar Porkab pertama kali diungkapkan H Sobur Koswara. Sobur mengatakan hal itu sebelum pengurus baru KONI Kabupaten Cirebon diumumkan, Jumat pekan lalu. Wakil Ketua 2 KONI Kabupa­ten Cirebon terpilih itu mera­sa, Disbudparpora yang paling tepat melaksanakan Porkab. Atlet-atlet potensial yang terlahir dari Porkab itu, menu­rut Sobur, selanjut­nya harus dibina oleh KONI. “Porkab itu tugas Disbud­par­pora. KONI nanti yang me­lan­jutkan program pem­bina­­an­nya,” ujarnya ketika itu. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Cirebon terpilih, Hengky Choernia kembali menegaskan pernyataan Sobur, akhir pekan lalu. Pernyataan kedua tokoh olahraga itu mendapat tanggapan dari Kepala Bidang Olahraga Disbudparpora Kabupaten Cirebon, H Kabul Setiawan. Menurut Kabul, melaksana­kan Porkab bukan tugas Disbudparpora. Dia mengung­kapkan, pelaksanaan multievent atau single even olahraga di daerah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 tahun tahun 2007. “Sebetulnya, aturannya sudah ada. Kita tinggal mematuhi dan melaksanakannya saja,” ujarnya, kemarin. Kabul memaparkan, pada Pasal 16 ayat 2 PP Nomor 17 tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab Pekan Olahraga Kabupaten/Kota. Sedangkan pelaksanaannya ditugaskan kepada Komite Olahraga Kabupaten/Kota. “Jadi jelas, KONI lah yang bertugas melaksanakan Porkab,” katanya. Untuk anggarannya, Kabul menjelaskan, KONI sebagai pelaksana kegiatan harus merumuskan dan menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk selanjutnya mengusulkan kepada pemerintah. “Semua aspek kompetisi harus diperhitungkan karena itu menyangkut biaya. Jadi, KONI harus cermat menghitungnya. Hal itu juga yang dilaksanakan pada Porkab 2012 lalu,” tutur Kabul. Kendati KONI terkesan lempar tanggung jawab, Kabul tidak mau cepat-cepat menyimpulkan. “KONI belum lagi dilantik. Jadi, soal program kerja belum bisa ditentukan. Itu perlu pembahasan lebih lanjut. Mungkin nanti soal Porkab itu akan dibahas lebih mendalam,” cetusnya. Jika tidak digelar tahun ini, kata Kabul, KONI masih bisa melaksanakan Porkab tahun depan. Menurut dia, tahun 2016 merupakan waktu yang tepat untuk Porkab karena Porda digelar pada tahun 2018. “Dua tahun sebelum Porda, kita gelar Porkab. Jeda dua tahun setelah Porkab bisa kita maksimalkan pembinaan atlet jelang Porda,” terangnya. (ttr)