Pemerintahan Tetap Berjalan

Anggapan bahwa roda pemerintahan di Kota Cirebon lumpuh dan stagnan, tak semuanya benar. Buktinya, meski APBD 2015 hingga kini belum dapat dicairkan, namun program-program di sejumlah dinas, tetap berjalan seperti biasanya. Sebab, persoalan ini sudah tidak aneh di setiap Kota/Kabupaten lainnya ketika awal tahun. Sekretaris Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinkom) Kota Cirebon, Ujianto mengatakan, terlambatnya realisasi APBD 2015, tidak begitu mengganggu pelayanan masyarakat yang bersifat umum. “Semuanya tidak ada kendala, berjalan seperti biasanya,” ucapnya. Di lain sisi, Ujianto juga membeberkan persoalan yang dihadapi dinas tempatnya bekerja. Karena APBD belum cair, maka untuk pembayaran listrik PJU di Kota Cirebon sementara ditangguhkan. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan PLN Pusat agar tidak memutus aliran listrik di Kota Cirebon. “Kalau anggaran di APBD 2015 sih sudah ada, tapi tidak bisa diserap. Mudah-mudahan kebi­jakan PLN pusat tidak memutus aliran listrik,” ujar Ujianto didampingi Kepala UPTD Kota Cirebon Dodi Rochdiat kepada Radar, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (23/1). Dia mengaku, tidak mempunyai dana talangan membayar listrik. Di bulan Januari 2015 ini saja, pihaknya harus membayar listrik di angka Rp850 juta. Tapi, pihaknya berharap di pertengahan bulan Februari APBD bisa diserap. Kendati demikian, pihaknya mengaku pasrah ketika PLN mengambil kebijakan lain. Hal senada diungkapkan Kepala Satpol PP Kota Cirebon Andi Armawan. Dia mengaku, belum direalisasikannya APBD tahun 2015 tidak begitu mengganggu. Bahkan, semua tupoksinya berjalan normal. “Memang untuk operasional mobil tanpa bensin bermasalah. Tapi itu kan bisa disiasati menggunakan dana petugas dulu, kan di situ ada notanya. Nanti setelah APBD cair diganti. Kalau kita diam dan vakum, nanti akan berdampak pada hal-hal lain,” ucapnya. Andi mengatakan, menggadaikan SK untuk menggantikan biaya oprasional sehari-hari demi menjalankan tupoksi, terlalu berlebihan. “Persoalan ini semestinya tidak usah dibesar-besarkan. Kalau seperti ini sama saja kita membuka permasalahan di depan umum. Tapi yang terpenting bagaimana memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bukan berarti saya sok idealis, tapi semua karena kepentingan masyarakat,” imbuhnya. Ditambahkannya, wilayah Kota Cirebon untuk biaya operasional tidak begitu besar. “Saya rasa kalau cuma itu sih, masa kita gak bisa nalangi sih,” pungkasnya. (sam)