PRESIDEN Joko Widodo memilih posisi aman menyusul ketegangan yang muncul pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) oleh Polri. Saat mengumpulkan pimpinan KPK dan polri di Istana Bogor, kemarin sore (23/1), presiden hanya menyampaikan wejangan-wejangan normatif. Saat itu, di pihak KPK hadir langsung Ketua KPK Abraham Samad. Sedangkan di pihak Polri, datang Wakapolri Badrodin Haiti yang merupakan pelaksana tugas kapolri sampai ada pelantikan kapolri baru. Di depan pimpinan kedua pimpinan lembaga tersebut, presiden sekadar meminta agar KPK dan Polri sama-sama menjaga komitmen melaksanakan proses hukum di masing masing institusi secara obyektif. “Sebagai kepala negara, saya meminta kepada institusi polri dan KPK untuk memastikan, bahwa proses hukum yang ada harus obyektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada,” tutur Jokowi, usai pertemuan. Pada kesempatan itu, masih sebagai kepala negara, presiden juga meminta hubungan baik Polri dan KPK secara kelembagaan tetap dijaga. “Agar polri dan KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” imbuh presiden, tanpa menyebut langkah lebih lanjut yang perlu dilakukan. Terasa suasana tegang saat presiden menyampaikan pernyataan pasca pertemuan tersebut. Tidak seperti umumnya ketika menghadapi media, tidak ada senyuman atau sapaan dari orang nomor satu di negeri ini tersebut. Dia juga tidak memberikan kesempatan tanya jawab dan memilih langsung masuk lagi ke dalam istana. Hal yang sama juga ditunjukkan Samad yang tepat berada di samping kanan presiden. Ekspresi sedang tidak gembira begitu tampak dari raut wajahnya. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar. Dia ikut langsung melangkah masuk ke istana mengikuti presiden. Suasana tegang ketika itu salah satunya juga tergambar, ketika presiden salah menyebut jabatan Badrodin Haiti. Bukannya wakapolri, Jokowi justru menyebutnya sebagai kapolri. Untung, penyebutan itu segera direvisi setelah samar-samar terdengar suara di belakang presiden yang mengingatkan. Selain bersama Abraham dan Badrodin, pada pertemuan tersebut, presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jaksa Agung Prasetyo, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto, Sekkab Andi Widjajanto, dan sejumlah menteri lainnya juga turut serta. Namun demikian, usai pertemuan, beberapa orang di luar Polri-KPK ataupun pihak istana yang juga tampak terlihat keluar dari Istana Bogor. Salah satunya adalah penggiat korupsi Teten Masduki. Namun, salah seorang pendukung Jokowi-JK dalam pilpres lalu itu memilih langsung berlalu. Terkait pesan normatif presiden, Tedjo Edhy tampil memberikan pembelaan. Menurut dia, presiden memang tidak ingin ikut masuk dalam proses hukum yang sedang berjalan di kedua institusi. Dia memandang sikap yang diambil presiden itu sudah merupakan sikap yang wise (bijak). “Silakan dari masing-masing penegak hukumnya (untuk menyelesaikan), jangan pula kita tafsirkan macam-macam persoalan ini,” imbuhnya. Berkali-kali Tedjo menyatakan tentang posisi presiden yang tidak ingin mencampuri proses hukum tersebut. Terutama, ketika disinggung sejumlah kejanggalan atas proses penangkapan Bambang Widjojanto. “Ya itu tadi, biarkan proses hukum yang berjalan,” tandas mantan Kasal tersebut. Dia mengungkapkan kalau Jokowi awalnya memang sempat terkejut ketika pertama kali mendengar kabar penangkapan. “Tapi, setelah dilapori, ya sudah, beliau menyadari ini proses hukum,” katanya lagi. (dyn)
Kategori :