Harga BBM Bakal Dinaikkan Lagi

APEC Sepakat untuk Hilangkan Subsidi HONOLULU - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menghilangkan secara bertahap subsidi harga bahan bakar minyak (BBM). Penghilangan subsidi harga BBM tersebut adalah salah salah satu kesepakatan dalam pertemuan puncak 21 kepala negara anggota APEC di Honolulu, Hawai, Amerika Serikat. ”Indonesia juga melakukan penataan subsidi (harga BBM, red) selain upaya securitisasi energi melalui pengurangan volume (konsumsi) BBM, (produksi) listrik juga tidak dari BBM. Kita juga akan melakukan subsidi (harga BBM, red) yang tepat,” tutur SBY dalam keterangan pers di Hotel Trump Waikiki, Minggu (13/11) atau Senin petang (14/11). Presiden mengatakan, Indonesia setiap hari menghasilkan minyak bumi, gas, dan batu bara setara dengan 6 juta barel minyak bumi. Cadangan gas Indonesia diperkirakan akan habis 70 tahun, sementara cadangan batu bara akan habis 120 tahun mendatang. “Untuk mengamankan energi kita, kita ingin mendiversifikasi energi, sehingga tidak tergantung bahan bakar fosil. Panas bumi kita punya potensi besar, energi lepas pantai dan laut dalam juga belum tereksploitasi. Kita akan mengarah ke sana,” tuturnya. Dalam paparannya di depan para pemimpin negara anggota APEC, Presiden SBY membanggakan keberhasilan pemerintahan mengurangi penggunaan minyak tanah di akhir masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu jilid pertama. Keberhasilan konversi minyak tanah untuk rumah tangga menjadi elpiji tersebut diyakininya sebagai keberhasilan besar karena menghemat miliaran dolar subsidi BBM, mendatangkan investasi USD2,5 miliar dan mampu mengubah kebiasaan 40 juta warganya untuk menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menambahkan, pengurangan subsidi harga BBM akan dilakukan bertahap selama tiga hingga lima tahun ke depan. Meski demikian, Hatta menegaskan pemerintah akan tetap memberikan subsidi dalam bentuk lain kepada masyarakat. “Subsidi tidak dihilangkan, tapi tidak diberikan dalam bentuk subsidi harga seperti saat ini. Subsidi itu akan berubah menjadi program perlindungan kesejahteraan atau subsidi langsung,” terangnya. Menanggapi hasil pertemuan APEC, Hatta menilai pemerintah sudah melaksanakan kenaikan harga BBM secara bertahap sejak 2004. “Pemerintah sudah secara bertahap menaikkan harga bensin dari 2.500 menjadi 4.500. Kita perlu menyesuaikan dengan road map 3-5 tahun ke depan untuk menetapkan pricing policy BBM agar energi tetap terjangkau, terjamin, dan tersedia,” terangnya. Jeda waktu tiga hingga lima tahun diperlukan agar kesepakatan APEC tentang pengurangan subsidi BBM tidak bertabrakan dengan kepentingan pemerintah untuk menjaga kenaikan harga BBM tidak berdampak serius pada kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat. Dalam bagian lain, SBY menegaskan bahwa pelaksanaan perdagangan bebas dan liberalisasi ekonomo menimbulkan masalah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena itu, dalam pertemuan dengan pemimpin negara-negara anggota APEC, SBY mengingatkan bahwa Bogor Goals yang menyepakati perdagangan bebas di negara maju pada 2010 dan di negara berkembang pada 2020 dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis. “Indonesia menyadari free dan open trade menimbulkan masalah tertentu di negara berkembang, saya termasuk penganut paham free dan fair trade. Peningkatan kapasitas dan bantuan teknis itu yang disebut dengan fair trade,” terangnya. Karena itu, SBY menegaskan bahwa Indonesia belum akan bergabung dengan negara-negara yang sepakat untuk berhimpun dalam Trans Pacific Partnerships, meski sejumlah negara di kawasan Asean dan Asia seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Brunei, Jepang, Selandia Baru, dan Meksiko sudah sepakat untuk bergabung dalam pakta baru tersebut. “Dalam era keterbukaan, tidak bisa kita menutup diri. Namun, saya tidak suka ketika Indonesia menandatangani free trade ternyata di dalam negeri tidak siap,” katanya. “Mari kita bicarakan tuntas dengan seluruh menteri, gubernur, bupati. Kalau semua sudah paham apa konsekuensi perdagangan bebas, semua sudah sepakat, mari kita free trade,” tegasnya. (noe)